Perludem Sebut Enam Bahaya Ambang Batas Pencapresan

Editor: Makmun Hidayat

1.442

JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat ada enam bahaya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden jika dipaksakan untuk diberlakukan.

Pertama, rekrutmen politik oleh partai politik (parpol) makin elistis, sentralistis, dan tertutup. “Kalau di sini ada angota partai, saya yakin tidak tahu menahu dengan manuver yang dilakukan oleh para elit partai,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini pada diskusi publik bertajuk ” Hapus Ambang Batas Nyapres: Darurat Demokrasi, Darurat Konstitusi” di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Padahal kalau mengacu pasal 223 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 menyebutkan pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka.

“Apa yang terbuka yang tahu cuma elitnya saja. Jadi institusi partai kita makin elitis, sentralistis dan tertutup. Karena dikendalikan elit didalam membuat keputusan yang mestinya melibatkan anggota,” ungkapnya.

Kedua, narasi pencalonan presiden dan wakil presiden makin pragmatis. Bukan lagi bicara apa visi, misi, platform, ideologi yang menyatukan koalisi, tetapi bicara soal orientasi figur.

Ini menurut Titi, karena memaksakan ambang batas. Sehingga narasi pencalonan yang berbasis ideologi dan visi misi partai itu tidak ada. Yang selalu dibicarakan adalah siapa, bukan soal pertemuan ideologi antarpartai.

Hal ini menurutnya, menjauhkan kita dari prosss kontestasi sebagai bagian dari pendidikan politik.

Adapun ketiga adalah sistem politik kita makin sulit dijangkau oleh perempuan. “Ada nggak kita bicara soal kanal untuk perempuan menjadi bagian dalam proses pilpres. Tidak ada,” kata Titi.

Titi menyebutkan, perempuan tidak hanya ditinggalkan dalam kancah politik tetapi sangat mungkin tidak dihitung dalam proses pemilu ini. Jadi ambang batas makin menjauhkan perempuan dari narasi politik dan elektoral.

Keempat, yakni soal pragmatasi politik dan pluralisasi pem-bully yang gencar. “Saya setelah mengajukan ambang batas ke Mahmakah Konstitusi (MK) di-bully-nya luar biasa,” ujar Titi.

Sesungguhnya dengan melakukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden secara sadar memilih narasi kita untuk kembali terpolarisasi. Jadi ini adalah kontribusi dari pemberlakukan ambang batas, seolah-olah kita sebagai warga negara tidak punya kehendak bebas untuk berdemokrasi.

Kelima adalah penurunan partisipasi politik dalam bentuk pengguna hak pilih, dan tendesusnya sudah ada. Yakni jelas Titi, pada 2014, angka pengguna hak pilih pemilihan presiden (pilpres) itu lebih rendah daripada pemilu legislatif (pileg). Karena ada kelompok masyarakat yang tidak terwadahi oleh dua pihak calon.

Terakhir keenam menurut dia, ancaman yang paling bahaya dari pemberlakukan ambang batas ini adalah politik transaksional. Dimana koalisi yang tercipta, bukan lagi koalisi yang alamiah berbasis ideologi tetapi kepentingan yang bisa terfasilitasi karena dia dibatasi oleh ambang batas.

Belum lagi aturan-aturan yang, misalnya kalau tidak mencalonkan pemilu kedepan tidak boleh ikut. Ini dituangkan dalam pasal 235 ayat 5 UU No. 7 Tahun 2014.

“Masa orang sudah diberlakukan ambang batas, kalau dia tidak cukup suara dari mestinya atau tidak mencalonkan, semua orang tidak boleh ikut pemilu lima tahun mendatang,” ujarnya.

Ini menurut Titi, aturan tidak masuk akal dan irasional, apakah akan kita pertahankan terus? MK harus mengambil langkah untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia. “Kita bicara soal Indonesia, kita berdemokrasi yang konstitusional,” tutupnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.