Pesisir Selatan Tindak Tegas Pembakar Hutan

Editor: Mahadeva WS

181
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni/Foto: M. Noli Hendra

PESISIR SELATAN – Kebakaran Hutan Produksi Terbatas (HPT), di Nagari Adat Pinang Sabatang, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mencapai ratusan haktare. Kejadian tersebut, mengundang amarah pemerintah daerah setempat. 

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar inspeksi mendadak, akibat kebakaran tersebut. Dari upaya tersebut, ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang membuat masyarakat sekitar menjadi resah.

Pencemaran terjadi karena pembakaran lahan hutan, yang mencapai ratusan haktare.  “Inspeksi mandadak sengaja kita lakukan, untuk memastikan dan mencari tahu pelaku dari terbakarnya hutan itu,” katanya, Sabtu (25/8/2018).

Sewaktu memasuki kawasan HPT, tim yang turun juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya yang mengancam, jika melakukan pembakaran hutan.  Pemerintah daerah bersama Forkopimda disebutnya, tidak segan-segan untuk menindak tegas pelaku perusak hutan, tanpa pandang bulu.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang No.39/2014 tentang Perkebunan. “Kami curiga pembakaran hutan ini adalah ulah petani yang membuka lahan baru. Seharusnya hutan tersebut dialih fungsikan dulu, baru bisa digarap,” tegasnya.

Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Fery Herlambang mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus kebakaran hutan yang terjadi di ujung Pesisir Selatan tersebut.  “Dari informasi yang kita terima ada sekitar 23 hot spot terlihat di aplikasi. Jadi intinya jangan dibakar, itu bisa bahaya. Kalau kedapatan pelakunya akan kita tindak tegas tanpa tebang pilih,” ucap Kapolres.

Tindakan tegas yang diberikan terhadap pelaku pembakaran hutan sudah menjadi atensi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sudah dibentuk tim Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk menindak setiap pelaku. “Hal ini juga sesuai dengan perintah Kapolda, untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera. Jadi, tidak ada toleransi, siapa saja yang bakar lahan langsung kita tangkap dan proses. Sebab, sosialisasi jauh hari sebelumnya sudah kita jalankan,” tuturnya.

Dandim 0311/ Pessel, Letkol (Arh) Wahyu Ahkadi menyebut, Presiden Jokowi pada Maret lalu, pernah mengumpulkan seluruh kepala daerah termasuk Dandim dan Kapolres di seluruh Indonesia. Aparat diminta untuk menjaga dan mengawasi masyarakat, agar tidak membakar hutan selama Asian Games 2018 berlangsung.

“Saat itu presiden mengatakan Kalimantan dan Sumatera adalah daerah pemilik hutan yang dekat dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia. Jadi, dilarang keras membakar lahan karena asapnya sangat mengganggu jalannya Asian Games. Apalagi akhir akhir ini di Sumatera Barat titik api yang paling banyak adalah di Pesisir Selatan,” ujarnya.

Sebelumnya, kebakaran ratusan hektare hutan dan lahan di kawasan HPK di Pesisir Selatan. Hingga Sabtu 18 Agustus 2018 lalu, kebakaran itu sudah teratasi. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan, Madrianto menyebut, luas estimasi kebakaran hampir mencapai 300 hektare. Sebagian lahan hutan yang terbakar, merupakan lahan warga dan kawasan HPK, yang masih tertata. “Estimasi labih kurang mencapai 300 hektare,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan harus menjadi pengalaman masyarakat di daerah itu. Sebab, dampak kebakaran lahan tidak hanya kerusakan hutan, tapi juga bisa berdampak buruk terhadap lingkungan manusia.

Baca Juga
Lihat juga...