PMKRI Tuntut Transparansi Penggunaan Dana Pengamanan Pilkada

Editor: Koko Triarko

2.700
MAUMERE – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indoensia (PMKRI) cabang Maumere St.Thomas Morus, meminta agar Polres Sikka mengklarilikasi penggunaan dana pengamanan Pilkada 2018.
Hal ini menyusul adanya informasi yang beredar di sejumlah media sosial, bahwa dana pengamanan pilkada yang dihibahkan oleh Pemda Sikka kepada Polres Sikka sebesar Rp5,895 miliar, tetapi riil dana yang terserap pada 426 personel hanya Rp853 juta.
“PMKRI Maumere mendesak Kapolres Sikka untuk mengklarifikasi kepada publik, sisa dana yang tidak terpakai. PMKRI juga meminta transparansi keuangan,” sebut Benedektus Rani, Ketua PMKRI cabang Maumere, Rabu (29/8/2018).
Kapolres Sikka, AKBP Rickson PM Situmorang, S.I.K., -Foto: Ebed de Rosary
Menurut Bendekitus, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh PMKRI Maumere, terkait dana pengamanan yang dikelola Polres Sikka, bahwa banyak temuan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan awal oleh PoIres Sikka kepada Pemda Sikka.
“Polres Sikka melakukan duplikasi kwitansi, sehingga PMKRI Maumere mendesak Kapolres Sikka, segera memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana pengamanan Pilkada berbasis kinerja. Polres Sikka segera mengembalikan dana sisa pengamanan Pilkada Sikka 2018,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Sikka, AKBP Rickson PM Situmorang, S.I.K., kepada media mengatakan, pihaknya akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara resmi kepada Pemda Sikka, dan di hadapan DPRD Sikka.
“Masalah kuitansi duplikasi tidak ada, kita tidak boleh duplikasi, sebab kalau pun ada pasti ketahuan, sebab jumlah personelnya berapa dan dana yang dikeluarkan berapa. Penerima dana pilkada tidak boleh menggunakan dana rutin,” sebutnya.
Polres Sikka, kata Rickson, berharap segala kegiatan dibiayai dari dana Pilkada, misalnya bila melaksanakan pengamanan di pulau Palue, tentunya membutuhkan waktu tiga hari, sebab tempatnya jauh, tetapi dalam aturan hanya boleh dilakukan satu hari saja, sehingga tetap satu hari saja dihitung.
“Masalah penggunaan uang itu adalah kepada oup put-nya, di mana terpilihnya bupati dan wakil bupati dalam situasi yang aman dan demokratis. Tetapi, kalau hanya memperhatikan penggunaan uang saja, maka ada hal-hal yang tidak bisa ter-cover,” ungkapnya.
Rickson menjelaskan, sampai saat ini dana yang terpakai antara 90 sampai 95 persen dari alokasi dana sebesar Rp5,8 miliar, dan terkait adanya petugas yang turun ke Polsek meminta tanda tangan anggota terkait penggunaan dana, itu hanya soal rutin saja.
Baca Juga
Lihat juga...