Polisi Diharap tak Ragu Usut Dugaan Korupsi Pertanian

1.547
Ilustrasi -Dok: CDN
JAKARTA – Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, dan anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta polisi tak ragu mengusut dugaan terjadinya korupsi di sektor pertanian di berbagai daerah.
“Prestasi Polda ini harus ditindaklanjuti oleh Polda-polda lainnya secara paralel, untuk menciptakan ‘zona zero korupsi’ bagi pemerintahan yang bersih,” kata Indriyanto, dalam siaran pers, Sabtu (11/8/2018).
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Subdit III Tindak Pidana Korupsi Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas, berinisial AN, menurut dia, harus ditindaklanjuti untuk mencari pihak-pihak lain yang terlibat.
Pasalnya, tidak menutup kemungkinan tindak korupsi tersebut melibatkan pejabat di tingkat kementerian atau tingkat pusat.
Pihaknya mengapresiasi penindakan yang dilakukan jajaran Polda Sumut tersebut.
Indriyanto mengimbau, Polda perlu mendalami keterlibatan pihak-pihak lain termasuk kementerian.
“Dalam pengembangan kasus ini ke depan, KPK bisa melakukan supervisi dan koordinasi,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Sementara anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi tindakan Polda Sumut yang membongkar dugaan korupsi hingga miliaran rupiah tersebut.
Ia menilai, kasus serupa bisa juga terjadi di daerah lain. “Bisa jadi kasus seperti ini massif terjadi di berbagai daerah,” katanya.
Sufmi mengatakan, dugaan korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani bisa saja terjadi, karena pemberian kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan. Bahkan, termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif.
Dikatakannya, Polda-polda lain di seluruh Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Polda Sumut. Pasalnya, bukan tidak mungkin penyelewengan dana program Kementerian Pertanian ini terjadi di berbagai daerah.
“Polda Sumut sudah memulai, bisa ditiru oleh yang lainnya”, kata dia.
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, bahwa perlu adanya evaluasi terkait dengan sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan, mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban.
Potensi penyalahgunaan atau korupsi dari program bantuan sangatlah besar. “Perlu dilakukan evaluasi secara bersama,” katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya memiliki peran sangat besar sejak menerima usulan program bansos. Pengawasan dan pertanggungjawabannya harus diperkuat.
“Intinya, ada persoalan dalam proses penentuan penerima bansos yang kerap tidak sesuai dengan target penerima bansos itu sendiri,” katanya.
Polda Sumut telah menangkap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN. Selain itu, polisi juga mengamankan tiga orang anggota dari Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas tersebut. Ketiganya, yakni Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultural, Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi Produksi Dinas Pertanian, Joni Prantanto Simanjuntak, dan seorang staf bernama Aulia Rahman.
Polisi juga meringkus tiga orang petani bernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap dan Datuk Sutan. Polisi juga menyita barang bukti total Rp1,8 miliar dalam bentuk uang tunai dan buku rekening.
OTT Dinas Pertanian Padang Lawas ini terkait dengan pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani, serta pembiayaan kegiatan fasilitas penerapan budi daya padi dan palawija di Dinas Pertanian tahun anggaran 2018. (Ant)
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.