Program Kepemilikan KTP di Bali, Terkendala Kiriman Blangko

Editor: Mahadeva WS

163

DENPASAR – Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Provinsi Bali mengatasi persoalan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), terkendala tersendatkan kiriman blanko dari pemerintah pusat.

Kepala Disdukcapil  Provinsi Bali, Wayan Sudana menyebut, instansinya sudah melaksanakan berbagai langkah tahapan, agar kepemilikan KTP oleh seluruh penduduk Bali bisa terealisasi. “Kami sudah melaksanakan tahapan-tahapan pendataan kekurangan kepemilikan KTP, kami pun langsung turun untuk melaksanakan monitoring ke Kabupaten dan Kota demi tercapainya taat data kependudukan. Tak tanggung-tanggung, himbauan KTP sebagai syarat dasar administrasi pengurusan tanggungan kesehatan, sekolah, bantuan dan lain sebagainya pun sudah disampaikan ke Disdukcapil kabupaten dan Kota agar bisa disosialisasikan ke masyarakat. Kami tetap optimis bisa terealisasi,” tandas Wayan Sudana, Jumat (31/8/2018).

Penjabat Gubernur Bali, Hamdani, mengapresiasi langkah-langkah yang dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Bali tersebut. Persoalan kepemilikan KTP bagi warga Bali, terutama berhubungan dengan jumlah pemilih tetap Pemilu 2019 harus terselesaikan.

“Langkah-langkah yang dilaksanakan Disdukcapil itu sudah benar. Untuk periode 2018 ini, di 31 Desember 2018, semua penduduk seharusnya semua sudah memiliki KTP. Jadi harus dipetakan, berapa yang sudah melakukan perekaman, pencetakan, dan sisa yang kurang berapa, sehingga kekurangannya bisa diajukan ke Kemendagri,” ujar Hamdani usai mengunjungi Disdukcapil Bali.

Disdukcapil diharapkan, memetakan jumlah penduduk pemilih pemula, yakni remaja usia 17 tahun, pada batas pendataan pemilih 17 April 2019. Disdukcapil juga diminta mengantisipasi kemungkinan kekurangan blanko agar tidak terjadi. Selain itu, alokasi penggunaan anggaran disetiap kabupaten dan kota, baik APBD maupun APBN melalui DAK terhadap pengadaan KTP diharapkan juga dicermati.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.