Bio Farma: India Masih Berproses Siapkan Dokumen

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

893
Direktur Utama PT Bio Farma, Rahmat Rustam diwawancara media usai pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (3/8/2018). Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Direktur Utama PT Bio Farma, Rahmat Rustam menegaskan, vaksi Maesles Rubella (MR) merupakan produksi India. Sementara pihaknya sendiri masih dalam tahap riset pengembangan tahap awal yang selesai di 2020. Sedangkan untuk tahap secara keseluruhan selesai pada 2024.

“Yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) itu adalah India, Serum Institute of India (SII),” jelas Rahmat usai pertemuan dengan MUI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Sementara, kata Rahmat, Bio Farma konsen terhadap isu halal dengan menggunakan bahan-bahan non animal origin. Tetapi ketika negara atau pemerintah Indonesia membutuhkan segera sebelum produknya siap, maka mencari partner produsen yang besar, yaitu China dan India.

“Itu sudah diaudit mengenai quality safety. Biofarma konsen terhadap isu halal. Kami sejak tahun lalu meminta pihak produsen untuk menyediakan dokumen-dokumen terkait,” sebutnya.

Terkait sertifikasi, memang membutuhkan waktu karena kompleks. Pihaknya terus berupaya mendorong SII untuk segera menyiapkan dokumennya.

Adapun kendalanya, sebut Rahmat, karena pemahaman dari negara lain tentang isu halal ini masih tidak sebesar di Indonesia, sehingga berjalannya tidak cepat.

Sementara itu, vaksin MR dari India ini sudah digunakan di 141 negara karena memang sudah diakui oleh WHO termasuk negara-negara Islam termasuk Arab Saudi.

“Itu yang menjadi dasar untuk meminta India membantu negara kita dalam program imunisasi daerah,” ujarnya.

Disebutkan, Bio Farma konsen terhadap penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Bahkan sudah mulai menyiapkan dokumen yang nanti secara bertahap didaftarkan.

“Pemahaman kami tentang halal, kami tularkan. Tim kami sudah datang ke India untuk sharing tentang pemahaman halal assurance system. Kita sudah sepakat membentuk tim kemudian masih berproses penyiapannya di sana,” ungkapnya.

Dia menegaskan, dalam mendorong dokumen dari SII menjadi tantangan karena menyampaikan pemahaman halal ke negara lain tidak secepat di negara Indonesia.

“Konsen halal di negara India dan China mungkin belum terlalu besar,” terangnya.

Kehalalan produk di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu diterapkan atau diwajibkan baru pada makanan dan minuman, belum kepada vaksin dan obat-obatan.

“Untuk obat dan vaksin tidak. Untuk makanan minuman iya, karena saya bisa menyampaikan ini karena Indonesia itu tergabung di The Organization of Islamic Cooperation (OIC) vaksin manufaktur group,” ujar Rahmat.

Menurutnya, dari 57 negara anggota OKI yang punya pabrik vaksin hanya tujuh negara. Yang diakui oleh WHO untuk produk vaksin dasarnya baru Indonesia. Hal tersebut yang negara-negara OKI memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai center of excellence untuk vaksin dan biotek.

Karena memang di negara negara OKI, baru Indonesia yang vaksin imunisasi dasarnya diakui WHO, bahkan sudah diminta ke Saudi Arabia untuk transfer teknologi.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.