Sandiaga: Hak Mantan Kadis Tetap Dipenuhi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

417
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/8/2018). Foto: Lina Fitria

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyebutkan, pihaknya akan memastikan untuk semua pegawai yang dicopot dari posisinya tetap mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut disampaikan menyikapi informasi adanya mantan kepala dinas yang tidak mendapatkan gaji dan tunjangan setelah dicopot.

Dia pun berjanji untuk menindaklanjuti informasi soal mantan kepala dinas (kadis) yang tak mendapatkan gaji di saat belum menerima SK pensiun. Sandiaga akan meminta Sekda DKI Saefullah untuk mengurus gaji mantan kadis tersebut.

“Nanti saya coba cek sama Pak Sekda. Semua dalam proses dan hak-hak mereka pasti akan kita penuhi,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Sandiaga mengatakan, mereka yang dipensiunkan memang tinggal menunggu SK saja. Tidak ada upaya lain yang akan dilakukan Pemprov terkait hal tersebut.

Berbeda dengan sejumlah pejabat yang belum memasuki usia pensiun tetapi telah dicopot dari jabatannya. Mereka bisa mengikuti promosi terbuka untuk mendapatkan jabatan lainnya.

“Jadi pada intinya kami lakukan penyegaran dan pada saatnya nanti begitu promosi terbukanya mereka juga akan diberikan kesempatan yang sama,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menahan SK hingga Anies mengembalikan jabatan pejabat yang dicopot.

“Kami surati BKN, jangan diproses dulu pensiunnya karena ada masalah,” tutur Komisioner KASN, Made Suwandi ketika dihubungi wartawan.

Made menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang menggantung nasib pejabat tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BKN untuk mencari solusi bagi mantan kepala dinas tersebut.

Made meminta Anies segera mengembalikan jabatan pejabat yang dicopot atau memberikan jabatan yang setara. Bila rekomendasi tidak dilaksanakan, pihaknya akan menyerahkannya ke Presiden.

Menurutnya, penundaan itu dimintanya lantaran pencopotan dianggap bermasalah. Ada 10 pejabat yang dicopot kemudian dipensiunkan Pemprov DKI. Terkait hak-hak keuangan pejabat yang bersangkutan, Made mengatakan, seharusnya mereka tetap menerima gaji.

“Logikanya iya (tetap menerima gaji) karena dia tidak jadi berhenti, tidak jadi pensiun,” ujar Made.

Diketahui salah seorang mantan kepala dinas di DKI sebelumnya bercerita bahwa dia kini tidak menduduki posisi apa pun di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak menerima gaji. Dia termasuk yang dipensiunkan pada awal Juli lalu.

“Saya sekarang gaji dan TKD (tunjangan kinerja daerah) sudah diputus, tetapi di sisi lain pensiunan kami belum bisa diproses,” kata mantan kepala dinas yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.