Sandiaga: Pembangunan JPO Harus Terintegrasi dengan Fasilitas Publik

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

287
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Lina Fitria

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyebutkan, pihaknya tengah mengkaji ulang perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Sudirman-Thamrin. Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait lokasi dan sumber pendanaan.

Sandiaga mengatakan, pihaknya menginginkan JPO terintegrasi dengan fasilitas publik yang ada di sekitarnya. Khususnya fasilitas transportasi umum di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin, seperti mass rapid transit (MRT) dan bus transjakarta.

“Keinginan kita ini akan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari interkonektivitas dari gedung-gedung yang ada,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (7/8/2018).

Sandiaga memastikan, konsep yang ingin dibangun tidak berubah, namun lokasi pembangunannya tengah dibahas kembali. Mengingat banyak opsi area penyeberangan lain di ruas jalan tersebut, seperti pelican crossing dan underpass MRT.

Sandiaga menilai JPO harus memiliki fungsi lebih dari sekadar tempat penyeberangan. Di antaranya harus menjadi ruang interaksi, peluang usaha, dan menjadi tempat pelestarian budaya.

“Untuk bisa menampung itu semua, rencana pembangunan JPO pun dibahas lagi,” tambahnya.

Ditambahkan, selain lokasi, pendanaan juga masuk di dalam pembahasan ulang. Dinas Bina Marga, sebutnya, tengah membahas sumber anggaran, apakah menggunakan APBD atau tidak.

“Ini yang lagi dikaji, kita lihat di 2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana merevitalisasi 12 jembatan penyeberangan orang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dari 12 titik, tiga JPO jadi prioritas dan akan didahulukan pembangunannya.

Pembangunan tiga JPO prioritas itu menghabiskan anggaran sebesar Rp56 miliar. Yakni JPO Ratu Plaza Rp 17,4 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp 18,5 miliar, dan JPO Polda Metro Jaya Rp 19,3 miliar.

Baca Juga
Lihat juga...