Sandiaga Tawarkan Tax Amnesty Mobil Dinas Menteri

Editor: Makmun Hidayat

206

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, terkejut mendengar kabar bahwa pajak mobil dinas Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sudah kadaluarsa alias belum diperpanjang.

“OMG (Oh my god),” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018) malam.

Sandi meyakini keterlambatan pembayaran pajak mobil Menkeu bukan sepenuhnya kesalahan Sri Mulyani. Sebab, bukan Sri Mulyani langsung yang mengurus pajak mobil dinasnya.

“Mungkin bukan Ibu Sri lah ya, pasti mungkin sikap dari staf yang mengurusnya,” kata dia.

Sandiaga mengimbau pihak terkait untuk menyelesaikan pajak mobil dinas milik Menkeu. Pemprov DKI siap memfasilitasi. Pasalnya Sandi menilai Sri Mulyani sangat patuh pajak.

“Saya yakin Bu Sri sangat patuh jadi kita ada program yang kebetulan masih ada untuk pemutihan itu, pokoknya ada semacam tax amnesty. Mobil itu silakan Bu menkeu, menggunakan fasilitas tersebut,” ucapnya.

“Ya kita imbau Bu Sri Mulyani, kita punya fasilitas untuk beliau,” sambungnya.

Menurutnya dia menawarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggunakan fasilitas pemprov, kalau benar belum membayar pajak mobil dinasnya.

Sandiaga menuturkan, Pemprov DKI Jakarta memunyai layanan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Program itu berlaku sejak 27 Juni 2018 sampai 31 Agustus bulan ini. Penghapusan denda PKB itu untuk merayakan HUT ke-491 DKI Jakarta,” ujarnya.

“Jadi kita ada program yang kebetulan masih ada, on, sampai tanggal berapa yang untuk pemutihan. Pokoknya ada semacam tax amnesty. Tapi untuk mobil itu, silakan Ibu Menkeu untuk menggunakan fasilitas tersebut,” sambung Sandiaga.

Pemprov DKI memberlakukan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT RI ke-73.

Sementara, Wakil Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengakui, belum mengetahui pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah kadaluarsa atau telah diperpanjang.

“Saya belum dapat informasinya (pajak mobil Dinas Menkeu kadaluarsa),” ujar Faisal saat dikonfirmasi wartawan.

Kemudian dia akan menanyakan kepada Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) DKI Jakarta. “Nanti saya tanya informasi di Samsat dulu ya. Saya belum dapat infonya,” kata dia.

Sebelumnya pajak mobil dinas milik Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga telah melewati batas jatuh tempo. Mobil sedan hitam dengan plat nomor RI 26 itu terdapat angka 07.18 yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan registrasi kendaraan.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.