Selama Proses Pemulihan, Layanan Publik di Lombok Diharap Tetap Jalan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

198

LOMBOK — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan selama proses pemulihan dan rehabilitasi pasca gempa di Kabupaten Lombok Utara dan sebagian kabupaten lain di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Meski dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pasca gempa, layanan kepada masyarakat diharapkan bisa tetap berjalan,” kata Tjahjo saat mengunjungi kawasan terdampak gempa Lombok Utara, Selasa (28/8/2018).

Salah satu layanan publik antara lain proses perekaman dan pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat termasuk pembuatan akte kelahiran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Termasuk bagi masyarakat korban gempa, secepatnya bisa dibuatkan ulang supaya kembali memiliki KTP, sehingga nanti ketika ada keperluan bisa langsung digunakan.

“Yang pasti kita ingin memastikan layanan masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, layanan kesehatan termasuk pendidikan bisa berjalan,” katanya.

Untuk membangun gedung, sarana dan prasarana layanan publik yang rusak akibat gempa, termasuk pembangunan infrastruktur fisik lain, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran khusus.

Karena itu, dirinya meminta kepada Bupati Lombok Utara untuk mempercepat proses pendataan bangunan layanan publik yang rusak untuk segera disampaikan kepada pemerintah pusat, supaya proses pemulihan bisa cepat dilakukan.

Mendagri, Tjahjo Kumolo . Foto: Turmuzi

“Untuk permintaan tenda sebagai tempat berlangsungnya aktifitas belajar mengajar, sementara menunggu gedung sekolah baru jadi, dirinya akan menyampaikan kepada Presiden,” katanya.

Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar mengungkapkan, hampir 80 persen bangunan layanan publik rusak parah dan tidak bisa dimanfaatkan.

Mulai dari kantor bupati, kantor SKPD, kantor camat, desa, rumah sakit, puskesmas termasuk kantor desa, semuanya rusak parah dan tidak bisa dimanfaatkan.

“Untuk itulah kepada Kemendagri, Pemda Lombok Utara meminta, supaya bisa segera membantu membangun kembali gedung dan fasilitas layanan publik yang rusak akibat gempa, sehingga aktivitas pemerintahan bisa segera kembali dilakukan” harapnya.

Dalam kunjungan tersebut Kemendagri menyerahkan bantuan berupa terpal, dana rehab bangunan bagi 66 kantor desa senilai 3,3 miliar dan bantuan bagi masyarakat korban gempa hasil sumbangan staf Kemendagri senilai Rp700 juta.

Baca Juga
Lihat juga...