Semester I 2018, KY Terima 792 Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

1.285
Juru Bicara KY Farid Wajdi. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Semester I 2018, Komisi Yudisial (KY) telah menerima 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 659 surat tembusan.

“Laporan disampaikan langsung ke KY (149 laporan), Kantor Penghubung KY atau melalui jasa pengiriman surat (530 laporan), online (53 laporan), dan informasi (60 laporan),” sebut Juru Bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Diterangkan, sejak awal 2018, KY telah meluncurkan Pelaporan Online Perilaku Hakim Sistem informasi untuk memudahkan publik. Di dalamnya berisi tentang tata cara pelaporan, persyaratan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan, dan menu layanan pelaporan online.

“Penerimaan laporan masyarakat berdasarkan badan peradilan dan pengadilan yang dilaporkan secara berturut-turut adalah Peradilan Umum (569 laporan), Peradilan Tata Usaha Negara (61 laporan), Peradilan Agama (49 laporan), Mahkamah Agung (40 laporan) dan Peradilan Hubungan Industrial (20 laporan),” kata Farid Wajdi.

Berdasarkan lokasi aduan, sebut Farid, daerah yang terbanyak DKI Jakarta (147 laporan). Kemudian secara berturut-turut adalah Jawa Timur (91 laporan), Jawa Barat (79 laporan), Sumatera Utara (76 laporan), Jawa Tengah (59 laporan), Sulawesi Selatan (34 laporan), Sumatera Selatan (32 laporan), Riau ( 29 laporan), Sulawesi Utara (25 laporan), dan NTB/NTT (20 laporan).

“Laporan yang masuk ke KY perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan secara formil dan materiil sebagai syarat diregistrasi. Laporan yang memenuhi syarat 175 laporan, permohonan pemantauan 251 laporan, sementara 320 laporan masih dalam proses verifikasi,” ungkapnya.

Farid menambahkan, banyaknya laporan yang masih dalam proses verifikasi karena menunggu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pelapor. Di mana, masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap persyaratan yang harus dilengkapi saat melaporkan hakim yang di duga melanggar KEPPH.

“Dari laporan yang masuk ke KY, ada 61 laporan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) karena terkait teknis yudisial. Namun, ada 90 laporan yang digugurkan karena bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain,” ujarnya.

Lebih jauh Farid menyebutkan, kurangnya pemahaman masyarakat menjadi “pekerjaan rumah” bagi KY dan Penghubung di 12 provinsi untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi terkait wewenang dan tugas KY, serta tata cara laporan pengaduan.

“Selain itu, penguatan hubungan KY dengan jejaring baik dengan NGO, kampus, organisasi profesi dan media massa sebagai faktor yang sangat menentukan peran dan eksistensi dalam pengawasan perilaku hakim,” sebutnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.