Sengketa Pilkada, MK Tolak 58 Perkara Gugatan

Editor: Satmoko Budi Santoso

201

JAKARTA – Di hari kedua sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan perkara pilkada.

Dalam sidang kali ini, ada 24 perkara PHP yang diputus tidak dapat diterima oleh majelis hakim MK.

Menurut Juru Bicara MK, Fajar Laksono, banyaknya perkara yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan menjadi penyebab banyaknya PHP kepala daerah yang diputus tidak dapat diterima. Karena hakim konstitusi, kata Fajar, berpedoman kepada aturan syarat yang diatur di UU maupun PMK.

MK
Juru Bicara MK Fajar Laksono. Foto: M. Hajoran Pulungan

“Tentu hakim MK memutuskan perkara sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku, karena syarat mengajukan gugatan PHP sudah jelas ada aturan. Tentu hakim konstitusi berpedoman kepada aturan yang berlaku,” kata Fajar di Gedung MK Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurut Fajar, syarat mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 157 dan 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, di mana pengajuan gugatan PHP ke MK dengan selisih suara 1,5 sampai 2 persen, dan kata Fajar, hampir semua perkara PHP yang masuk ke MK tidak memenuhi syarat tersebut.

“Selain itu, pengajuan pendaftaran perkara melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU dan PMK, sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan,” ungkapnya.

Selain kedua syarat tersebut, kata Fajar, ada juga gugatan PHP yang salah alamat atau perkara tersebut bukan kewenangan dari MK, melainkan kewenangan lembaga lain, seperti Pengadilan PTUN dan DKPP.

Fajar mengatakan, gugatan PHP Kepala Daerah yang teregistrasi di MK adalah 70 perkara, dan ditambah 1 perkara yang baru masuk tahap sidang pendahulu. Jumlah total yang masuk adalah 71 perkara PHP.

“Sampai hari ini sudah 58 perkara yang sudah diputus oleh MKD. Dalam putusannya menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Artinya, perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan karena persyaratan tidak memenuhi aturan perundangan-undangan,” ungkapnya.

Perkara PHP yang diputuskan MK, antara lain; Kabupaten Palopo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sangeitalaud, Kota Pare-Pare, Kabupaten Deyai, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Gubernur Sumatra Selatan, Kabupaten Kerinci, Provinsi Papua, Kabupaten Lahat, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Rote Ndau.

Selain itu, ada Kabupaten Sinjay, Kabupaten Padang Lawas kedua perkara dinyatakan gugur, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Paligimoutoy, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Subuhussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Tapanuli Utara.

Tapanuli Utara perkara yang berbeda, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Rote Ndao mencabut kembali gugatan, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Kabupaten Subang, Kota Madiun, dan daerah lainnya.

Baca Juga
Lihat juga...