Sepuluh Perguruan Tinggi Siap Dukung Pengelolaan Perbatasan

490
Ilustrasi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia - Foto: Dokumentasi CDN

YOGYAKARTA — Sebanyak 10 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan siap bersinergi mendukung pengelolaan berbagai potensi di kawasan perbatasan negara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Sinergitas percepatan pembangunan di perbatasan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, Senin (6/8/2018).

“Dengan adanya sinergi antara perguruan tinggi, pemda, dan pemerintah pusat ini saya yakin dalam waktu satu atau dua tahun akan terlihat kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto saat jumpa pers.

Sebanyak 10 perguruan tinggi itu yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Cenderawasih, Universitas Mulawarman, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Tanjungpura, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepri.

Menurut Widodo, perguruan tinggi memiliki peran penting mendukung berbagai pemikiran dan teknologi untuk menghidupkan perekonomian di wilayah perbatasan.

MoU tersebut, kata dia, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) sebagai acuan induk untuk memetakan tugas peruguruan tinggi tersebut. “Perguruan tinggi ini akan bersinergi sesuai kapasitas masing-masing,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ainun Na’im berharap selain 10 perguruan tinggi, ke depan bisa diikuti lebih banyak perguruan tinggi lainnya untuk mendukung penguatan kawasan perbatasan.

Menurut Ainun, masalah perbatasan sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Oleh sebab itu, Kemenristek Dikti juga ikut andil menjalankan berbagai program khusus bagi daerah-daerah perbatasan.

“Kami telah melaksanakan banyak hal terkait pembangunan perbatasan, ada KKN perbatasan, pengiriman sarjana baru ke daerah perbatasan, juga beasiswa bidikmisi. Kita harus melihat pembangunan perbatasan tidak hanya dari aspek fisiknya saja,” kata dia.

Ainun mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pengembangan teknologi yang dapat membantu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan sosial di daerah perbatasan dan daerah tertinggal.

“Misalnya pengembangan konverter kit untuk perahu nelayan sehingga kapal nelayan yang selama ini memakai bahan bakar minyak bisa diganti dengan gas,” kata dia. [Ant]

Baca Juga
Lihat juga...