Solo Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

229

SOLO — Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempa, di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. Upaya pengelolaan yang sempat menghambat Kota Solo mendapat Penghargaan Adipura itu kini telah memasuki penerbitan perjanjian jual beli listrik.

“Setelah menanti enam bulan, Pemkot Solo akhirnya mendapatkan kejelasan terkait penerbitan perjanjian jual beli listrik (PJBL) produksi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempa. Kemarin sudah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sudah beres,” ucap Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, kepada awak media, Rabu (8/8/2018).

Lebih lanjut Rudy (sapaan Walikota Solo) menerangkan, Kementerian ESDH telah menerbitkan surat sekaligus memerintahkan PLN untuk membeli listrik PLTSa.

“Yakni senilai 13,35 sen dollar AS per Kwh,” lanjutnya.

Adanya surat dari Menteri ESDM menurut Rudy, menjadi titik terang atas tertundanya pembangunan konstruksi. Terlebih selama ini Pemkot sudah mengundur masa persiapan proyek mulai awal Maret hingga akhir Desember, dikarenakan tak kunjung terbitnya PJBL produksi PLTSa dari pemerintah pusat.

“Sudah dipastikan pembangunan PLTS sesuai progres. Tinggal pembangunan konstruksi dan operasional saja,” tegasnya.

TPA Putri Cempa
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Foto: Harun Alrosid

Disebutkan, TPA Putri Cempa sendiri memiliki luas sekitar 17 hektare. Namun dari jumlah tersebut, hanya dua hektare yang akan digunakan untuk pembangunan serta tempat penyimpanan sampah yang akan diolah menjadi energi listrik.

Namun, setelah terbitnya PJBL, Pemkot Solo masih harus selesaikan pembahasan pembayaran tipping fee kepada investor.

Tipping fee sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah kepada pengelola sampah. Nilainya dihitung berdasarkan jumlah tonase yang dikelola atau satuan volume yakni per meter kubik (m3).

“Biaya itu menjadi kompensasi atas jasa pengelolaan sampah di suatu lokasi, namun tidak mencakup biaya pengumpulan, pemungutan dan pengangkutan yang dilakukan pemerintah,” terang Walikota sembari menambahkan Pemkot Solo berkewajiban membayar tipping fee maksimal Rp 500.000 per hari per ton sampah.

Tipping fee juga diatur dalam Perpres Nomor 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Baca Juga
Lihat juga...