Suap di PN Medan, 4 Orang Resmi Tersangka

Editor: Koko Triarko

1.618
JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), penerimaan suap atau gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Medan.
Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan selama 1 x 24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara, penyidik KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, secara bersama-sama, terkait putusan perkara yang sedang ditangani.
“Keempat tersangka tersebut berasal dari berbagai unsur, masing-masing Merry Purba-seorang hakim adhoc PN Kota Medan, Helpandi-seorang panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi dari unsur swasta atau pengusaha dan Hadi Setiawan yang diduga sebagai orang kepercayaan Tamin”, kata Agus Rahardjo, dalam gelar pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Menurut Agus, jumlah total pemberian hadiah atau janji commitment fee dari tersangka Tamin kepada Merry,  sebesar 280 ribu Dolar Singapura (SGD). Saat pemberian pertama, jumlah uangnya sebesar 150 ribu SGD, sedangkan pemberian kedua sebesar 130 ribu SGD.
Penyidik KPK meyakini, bahwa pemberian uang tersebut diduga bertujuan agar Merry yang saat itu menjabat sebagai hakim, dapat mempengaruhi putusan perkara hukum terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan Tamim.
Menurut Agus Rahardjo, hakim Merry Purba merupakan salah satu anggota majelis hakim dalam kasus persidangan untuk terdakwa Tamin Sukardi, yang mempunyai pendapat atau pandangan berbeda dengan sejumlah hakim lainnya, atau dissenting opinion.
KPK sempat menangkap dan mengamankan sejumlah pejabat PN Medan laimnya, di antaranya Marsudin Mainggolan-Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan dan Wahyu Setyo Wibowo-Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Setyo Wibowo dan Sontan Merauke Sinaga seorang hakim lainnya.
Namun, mereka tidak ditahan penyidik KPK, hingga saat ini ketiganya untuk sementara masih berstatus sebagai saksi, karena memang belum ada bukti terkait keterlibatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Lihat juga...

Isi komentar yuk