Sumarsono Beberkan Aturan Otonomi Khusus di KPK

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

172

JAKARTA — Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Sumarsono membeberkan aturan otonomi khusus kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada wartawan, Sumarsono menjelaskan, dalam pertemuan sekitar enam jam, dirinya sempat ditanya seputar regulasi otonomi khusus (Otsus) sekaligus mekanisme penyaluran dana untuk daerah Otsus seperti di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

“Saya tadi sempat ditanya penyidik KPK bagaimana sebenarnya regulasi terkait peraturan, status Otsus. Selanjutnya bagaimana mekanisme pendanaannya serta penyalurannya,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Diterangkan, alasan mengapa dirinya dipanggil, menurutnya, penyidik ingin mengetahui apa perbedaan antara peraturan terkait pemakaian anggaran untuk daerah otonomi khusus maupun daerah biasa atau umum.

Disebutkan, terkait aturan seputar pemakaian anggaran, penyidik KPK tadi lebih banyak bertanya kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

“Saya hanya ditanya seputar aturan teknis terkait anggaran otonomi khusus. Saya tadi juga sempat ditanya seputar Wali Nangroe, Syariat Islam dan perbedaannya apa dengan daerah lain yang bukan termasuk dalam otonomi khusus,” katanya.

Sumarsono menjelaskan bahwa di sejumlah daerah mempunyai otonomi khusus, sebagian besar kewenangan terkait seputar pemakaian anggaran memang berada di tangan kepala daerah provinsi atau dalam hal ini gubernur.

Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terkait pemakaian anggaran daerah, merupakan tanggung jawab sepenuhnya pejabat Inspektorat Daerah setempat.

Baca Juga
Lihat juga...