Sumbar Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk KPID

278
KPID - Dokumentasi CDN

PADANG – Sumatera Barat alokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatakan, alokasi anggaran tersebut masuk di pengauan APBD Perubahan 2018.

“Penganggaran ini masih dalam tahap pembahasan, antara Badan Anggaran DPRD Sumbar, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang jelas anggaran untuk mereka pasti masuk dalam APBD perubahan ini,” ungkapnya, Kamis (30/8/2018).

Secara perhitungan, Arkadius menyebut, alokasi tersebut pada dasarnya masih kurang. Hal itu dikarenakan, bidang kerja KPID sangat vital, terutama untuk upaya mengedukasi masyarakat mengenai penyiaran. Dana sebesar itu masih terlalu kecil, karena ruang kerja KPID cukup luas. “Menurut saya idealnya, anggaran yang dibutuhkan KPID sebesar Rp2,5 miliar, namun kita masih terus melakukan pembahasan hingga anggaran disahkan nanti,” jelasnya.

Arkadius menyebut, di APBD 2018, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk KPID. Hal itu dikarenakan numenklatur menyebut, KPID merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga pendanaannya menggunakan APBN.

Namun setelah dilakukan pembahasan lagi, ditemukan aturan bahwa selama KPID belum mendapatkan pengelolaan dari pusat, maka pemerintah daerah harus memberikan anggaran kepada mereka. “Anggaran untuk mereka tidak hanya pada APBD perubahan saja akan tetapi juga dalam APBD 2019 nanti hingga mereka dikelola oleh pusat,” tandasnya.

Anggota DPRD Sumbar lainnya, M Nurnas menilai, Pemprov Sumbar lalai, karena menghilangkan anggaran untuk KPID Sumbar di APBD 2018. “KPID ini merupakan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2002. Di pasal sembilan dengan jelas disebut, pendanaan KPID ditanggung oleh APBD, seharusnya ini harus dijalankan,” tandasnya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah melantik tujuh komisioner KPID Sumbar periode 2018-2021 pada Jumat (24/8/2018). (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...