Telan Dana Dua Miliar, Puskesmas Kopeta Harus Sesuai Perencanaan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

159

MAUMERE — Pembangunan Puskesmas Kopeta di jalan Litbang kota Maumere yang telah dipindahkan dari jalan El Tari diminta dilakukan sesuai dengan perencanaan dan desain yang telah dibuat.

“Pembangunannya memang sempat terkendala karena ada permasalahan lahan dan kontraktor saat itu telah mengerjakan pondasinya sehingga waktu pengerjaan pun berkurang. Puskesmas ini akan menjadi contoh bagi pelayanan di kecamatan,” sebut anggota DPRD Sikka Yohanes A.J. Lioduden, Jumat (24/8/2018).

Yani, sapaannya, meminta agar kontraktor pengawas dan dinas Kesehatan mengawasi pembangunannya. Bila perlu dibuatkan perpanjangan waktu sesuai dengan masa pengerjaan di lokasi yang baru.

“Jangan sampai terjadi karena mengejar tenggat waktu sesuai kontrak, pekerjaan dilakukan asal-asalan saja. Selain perlu ada penambahan waktu pengerjaan, juga kerugian kontraktor perlu diganti karena ini merupakan kesalahan pemerintah dalam menentukan lokasi pembangunan,” tuturnya.

Dengan adanya pembangunan puskesmas Kopeta di lokasi yang baru, kata Yani, diharapkan bisa menampung masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang sama seperti di rumah sakit.

Anggota DPRD Sikka Yohanes A. J. Lioduden atau Yani Making. Foto : Ebed de Rosary

“Pelayanan di puskesmas juga perlu diperbaiki dan fasilitasnya perlu dilengkapi agar para pasien bisa mendapatkan yang lebih baik,” sebutnya.

Pembangunan di lokasi lama tambah Yani memang tidak disetujui DPRD Sikka karena akan mengganggu aktifitas belajar mengajar TK Negeri Pembina dan lalu lintas karena berada di depan jalan utama.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dr. Maria Bernadina Sada Nenu, MPH menjelaskan, Kopeta memang merupakan puskesmas model yang dibangun dengan anggaran DAK Khusus Dukungan JKN tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,3 miliar.

“Saat proses Akreditasi Tahun 2017, tim surveyor akreditasi FKTP merekomendasikan agar dilakukan relokasi Puskesmas Kopeta untuk dibangun sesuai dengan Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI,” bebernya.

Menurut peraturan, sebut Maria, setiap kabupaten sekurang-kurangnya harus memiliki satu puskesmas model yang merupakan peningkatan dari yang sudah terakreditasi madya.

“Dengan adanya pemindahan lokasi ini, maka ada pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang akan dihitung kembali oleh konsultan perencana dan konsultan pengawas agar pembangunan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya.

Baca Juga
Lihat juga...