Tersangka Suap PLTU Akui Sebagian Uang untuk Munaslub Golkar

Editor: Koko Triarko

2.070
JAKARTA – Eni Maulani Saragih (EMS), mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), tersangka suap proyek pembangunan PLTU Riau 1, mengaku jika dirinya memang menerima uang sebagai suap atau gratifikasi terkait proyek tersebut. Hal demikian disampaikan kepada awak media, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Senin (27/8/218).
Eni juga mengaku, bahwa ada sebagian aliran dana dari tersangka Johannes Budisutrisbo Kotjo, yang mengalir untuk kegiatan Musyawarah Nasional Luar Bisa (Munaslub) Partai Golkar. Namun, Eni tidak bersedia menyebutkan secara pasti berapa sebenarnya jumlah uang yang mengalir ke Munaslub tersebut.
Saat ditanya lebih rinci, Eni enggan menjelaskan secara siapa sebenarnya oknum yang memerintahkan dirinya, agar meminta uang sebesar Rp2 miliar. Namun yang jelasm, Eni selama ini diduga telah menerima uang sebesar Rp4,8 miliar, agar proyek pembangunan PLTU tersebut disetujui Komisi VII DPR RI.
“Benar, memang ada pemerimaan sejumlah uang sebesar Rp2 miliar dari Johannes, uang tersebut telah saya terima, sebagian di antaranya ada yang mengalir untuk acara Munaslub Golkar”, jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eni juga mengaku, bahwa dirinya hari ini diperiksa dalam sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham, mantan Menteri Sosial (Mensos).
Menurut Eni, sebenarnya tidak ada janji atau commitment fee masing-masing sebesar 1,5 juta Dolar Amerika (USD) dari tersangka Johannes kepada dirinya, dan juga kepada Idrus Marham.
Sementara itu, Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan, pihaknya segera melakukan klarifikasi terkait pengakuan yang disampaikan tersangka Eni Maulani Saragih (EMS).
Menurut Febri Diansyah, pihaknya sedang mendalami sekaligus menyelidiki pengakuan Eni yang merasa telah memberikan sejumlah uang Rp2 miliar untuk kegiatan acara Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Dirinya memastikan, bahwa penyidik KPK mengecek benar atau tidak pengakuan yang disampaikan tersangka Eni tersebut.
“Penyidik KPK perlu mengklarifikasi terkait adanya sejumlah informasi, bahwa diduga ada aliran dana yang mengalir untuk kepentingan pribadi para tersangka atau dipergunakan untuk kepentingan kegiatan partai politik tertentu”, jelasnya.
Febri Diansyah menjelaskan, bahwa penyidik KPK memerlukan pengecekan antara keterangan yang disampaikan tersangka tersebut, sesuai dengan bukti yang ada atau tidak. Namun, Febri Diansyah belum bersedia memberikan keterangan kepada wartawan, apakah dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dan meminta keterangan Airlangga Hartarto, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
“Sepengetahuan saya, hingga saat ini memang belum ada informasi terkait dengan jadwal pemeriksaan (Ketum Golkar Airlangga Hartarto)”, pungkas Febri Diansyah.
Baca Juga
Lihat juga...