Tiga Nama Calon Hakim MK Diserahkan ke Presiden

Editor: Makmun Hidayat

1.148
Anggota Pansel Hakim MK, Maruarar Siahaan - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi menyerahkan tiga nama calon pengganti Maria Farida Indrati kepada Presiden Joko Widodo. Presiden nantinya akan memilih satu nama.

Pansel Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan, mengatakan setelah dua hari menggelar seleksi wawancara, Pansel langsung menggelar rapat dan disetujui tiga nama sebagai hakim konstitusi yang akan diusulkan kepada Presiden.

Salah satu dari ketiga nama yang diajukan tersebut, akan menggantikan posisi hakim konstitusi Maria Farida Indrati yang akan memasuki pensiun pada 13 Agustus mendatang.

“Setelah seleksi wawancara digelar kemarin. Hari ini Pansel mengirimkan tiga nama kepada Presiden untuk dipilih salah satu dari tiga nama menjadi hakim konstitusi menggantikan Maria Farida,” kata Maruarar di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Namun, Pansel enggan menyebutkan siapa saja ketiga nama calon hakim MK yang diusulkan ke Presiden Jokowi tersebut. Maruarar mengatakan pihaknya tidak bisa menyebutkan nama calon hakim MK, karena itu kewenangan Presiden untuk memilih dan menyebutkan tiga nama yang diusulkan.

Sebelum Maria Farida pensiun 13 Agustus 2018, lanjutnya, Presiden sudah harus melantik Hakim MK yang baru pengganti Maria Farida.

“Tentu sebelum Maria Farida pensiun, Presiden harus memilih satu dari tiga nama yang diusulkan Pansel dan melantiknya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kekosongan hakim konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait sistem penilaian, Maruarar mengatakan instrumen penilaian dihimpun dari keseluruhan skor masing-masing Pansel dari mulai hasil tahapan seleksi, data integritas atau rekam jejak hingga penilaian kode etik dihitung secara kumulatif keseluruhan. Jadi, dapat ditentukan siapa saja yang layak diusulkan kepada Presiden.

Anggota Pansel lain, Sukma Violleta, menambahkan sekaitan materi penilaian terhadap calon hakim MK. Ia mengatakan laporan dari masyarakat, baik itu berupa prestasi, integritas, perilaku calon hakim MK juga menjadi bagian penilaian.

Namun, laporan dari masyarakat tersebut tidak begitu saja secara mentah-mentah Pansel terima, tetapi dicari kebenarannya, apakah benar laporan tersebut atau tidak.

“Selama dua kali seleksi calon hakim MK, Komisi Yudisial ((KY) turut berpartisipasti untuk mencari kebenaran track record para calon hakim MK. Dan memastikan tiga nama yang diusulkan kepada Presiden hampir mendekati bersih,” ungkapnya.

Adapun sembilan calon MK yang telah mengikuti seleksi wawancara adalah sebagai berikut. Prof. Dr. Anna Erliyana, SH MH (Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara FH UI), Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH MHum (Kepala BPHN Kemenkumham dan Guru Besar FH UGM), Dr. Hesti Armiwulan Sochmawardiah, SH MHum (Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya dan mantan komisioner Komnas HAM), Dr. Jantje Tjiptabudy, SH MHum (Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di sejumlah universitas).

Selain itu, ada Dr. Lies Sulistiani, SH MHum (Dosen Fakultas Hukum Unpad dan mantan komisioner LPSK), Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH MHum (Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta), Prof. Drs. H. Rarno Lukito MA, DCL (Dosen Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Susi Dwi Harijanti, SH LL.M, Ph.D (Dosen Fakultas Hukum Unpad), dan Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH MH (Dosen Universitas Bengkulu, Universitas Sahid Jakarta, serta mantan komisioner Komisi Yudisial).

Pada tahap seleksi wawancara, setiap calon hakim MK mendapatkan waktu 1 jam 20 menit. Seleksi dilakukan lima Pansel, terdiri Harjono, Maruarar Siahaan, Zainal Arifin Mochtar, Achmad Santoso, Sukma Violetta, dan dua tamu pewawancara yakni ahli Sosiologi, Imam B Prasodjo, dan ahli Sosial Masyarakat, Komaruddin Hidayat.

Masyarakat yang turut menyaksikan proses seleksi wawancara tersebut, juga diberikan waktu untuk berpartisipasti dengan memberikan pertanyaan kepada para calon hakim MK.

Baca Juga
Lihat juga...