177 Kota di Indonesia Dinyatakan Layak Anak

Editor: Mahadeva WS

194

SURABAYA – Ada 177 kabupaten dan kota di Indonesia yang saat ini sudah meraih penghargaan kota layak anak. Pemerintah Indonesia terus mendorong setiap kabupaten dan kota, untuk memiliki sistem, demi menuju Indonesia Layak Anak di 2030 mendatang.

Secretary General of United Cities and Local Government in Asia Pacific (UCLG ASPAC), Dr. Bernadia Irawati T mengatakan, lembaganya melihat, ada upaya yang kuat, yang dilakukan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di Asia Pasifik mengenai persoalan anak. Diyakini, untuk menjadi kota layak anak, ada proses terintegrasi dengan mengupayakan kota yang berkelanjutan.

“Kami berterimakasih banyak atas pengangkatan isu ini dalam kongres. Harapannya, pemahaman ini bisa tersampaikan melalui kongres UCLG ASPAC. Sehingga semakin banyak kota yang mewujudkan kota layak untuk anak,” ujar Bernadia pada Kongres United Cities and Local Government in Asia Pacific (UCLG ASPAC), Jumat (14/9/2018).

CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, Doseba Tua Sinay menambahkan, untuk mewujudkan World Fit for Children, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dan harus ada kerjasama dengan berbagai pihak. “Dengan demikian, kita dapat bergandengan tangan dan memiliki komitmen bersama menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030,” tandasnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan UNICEF, berbagi pengalaman kepada peserta kongres UCLG ASPAC ke-7, yang digelar di Surabaya. Hal itu berkaitan dengan Komitmen Pemerintah secara internasional, mendukung gerakan dunia dalam menciptakan World Fit for Children (dunia layak anak).

Dengan mengusung tema Child Right Based Financing and Policy Implementation on Child Friendly City, gerakan dunia layak bagi anak bukan hanya konteks Indonesia, melainkan juga menyinggung negara lain.

“Ini bertujuan agar kabupaten dan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” Ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPPPA, Lenny N Rosalin.

Baca Juga
Lihat juga...