8 Pemalsu Surat Tanah Pemprov DKI Diamankan

Editor: Mahadeva WS

222
Para tersangka pemalsuan sertifikat – foto Lina Fitria

JAKARTA – Polda Metro Jaya,  menangkap delapan pelaku pemalsuan sertifikat tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Para pemalsu tersebut masuk dalam jaringan mafia tanah, yang tercatat menggugat Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan sertifikat dan akta jual beli palsu.

Kedelapan pelaku itu adalah, S, M, DS, IR, YM, ID, INS, dan I. Tanah yang digugat dengan sertifikat dan akta jual beli palsu tersebut saat ini ditempati Gedung Samsat Jakarta Timur. Lokasinya berada di Jalan DI Panjaitan, Cipinang, Jakarta Timur. “Tujuan mereka untuk mendapatkan ganti rugi senilai Rp340 miliar, dari total nilai aset Rp900 miliar,” ujar Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi, Rabu (5/9/2018).

Kasus ini bermula dari niat tersangka, Sudarto (S), yang mengajak tujuh tersangka lainnya, untuk mengaku sebagai ahli waris ayahnya, Ukar. Mereka seolah-olah menjadi pemilik atas tanah di Jalan DI Panjaitan, Cipinang tersebut. Untuk melakukan aksinya, mereka membuat sertifikat palsu.

Di 2014, di depan pengadilan mereka menunjukkan akta jual beli palsu dan seolah-olah menjadi ahli waris, Ukar, yang telah melakukan jual beli tanah tersebut kepada pemilik sebelumnya yang bernama Johnny Hary. Tanah seluas 2,9 hektare milik Pemprov DKI itu, tercatat dibeli Pemprov DKI Jakarta pada 1985, dengan sertifikat kepemilikan atas nama J.

Dari transaksi tersebut, di 1992, sertifikat berubah berstasus hak pakai, dan Pemprov DKI sebagai pihak yang berwenang atas tanah tersebut. Namun demikian, di 2014 ada sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik tanah. “S selaku tersangka, dan tujuh orang lainnya yang mengaku sebagai ahli waris dari, Ukar bin Kardi. Mereka menggugat tanah pemprov ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” jelasnya.

Dari upaya yang dilakukan, para pelaku sempat menang gugatan di tingkat pengadilan. Dasar gugatannya adalah, sertifikat hak milik yang diduga palsu, dan dinyatakan palsu oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kanwil DKI. Di dalam sertifikat tersebut, terdapat cap bertuliskan Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur.

Selain itu, pelaku juga menggunakan akta jual beli palsu, antara ahli waris dengan Ukar. Saat ini Pemprov DKI mengajukan banding atas perkara tersebut. Tercatat ketujuh tersangka lainnya menyadari, Ukar tidak pernah memiliki tanah tersebut. “Jadi tujuh orang ini tergiur dengan iming-iming S. Mereka dijanjikan akan mendapatkan bagian sebesar 25 persen dari total hasil ganti rugi setelah memenangkan gugatan,” imbuhnya.

Pelaku sempat menang di pengadilan, tapi akhirnya kandas oleh ‎Badan Pertanahan Negara (BPN), Kantor Wilayah DKI Jakarta, karena sertifikat yang dijadikan dasar dinyatakan palsu. “Proses banding masih berlangsung. Namun untuk para tersangka sudah kami amankan di Polda Metro Jaya,” katanya.

Saat ini, polisi masih mengembangkan penyelidikan, untuk mendapatkan kepastian keterlibatan pihak lain. Sejauh ini, belum indikasi apakah ada keterlibatan hakim di pengadilan, yang memenangkan gugatan tersangka, meski dokumen yang dijadikan dasar gugatan palsu. Akibat perbuatan tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 263 KUHP, tentang Pemalsuan. Pasal 264 KUHP, tentang Pemalsuan Akta Autentik, dan Pasal 266 KUHP, tentang menyuruh memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Mereka diancam pidana maksimal lima tahun.

Baca Juga
Lihat juga...