Akbar Tanjung: Ketahanan Pangan, Fundamental Pembangunan Bangsa

Editor: Mahadeva WS

243
Akbar Tanjung saat menghadiri peluncuran buku "Soeharto : Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Nasional" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (6/9/2018). Foto : Sri Sugiarti.

JAKARTA – Politisi Senior Akbar Tanjung mengatakan, Presiden Soeharto memiliki pemikiran strategis, dalam membangun ketahanan pangan di Indonesia. Pemikirannya dapat menjadi solusi agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri.

Hal itu terbuktikan, bangsa ini pernah menorehkan kesuksesan swasembada pangan, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. “Beliau (Pak Harto) betul-betul memberikan arahan, atau petunjuk kepada menteri-menterinya untuk memprioritas pada sandang, pangan, dan papan,” kata Akbar kepada Cendana News, usai peluncuran buku “Soeharto: Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Nasional” di gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Arahan Presiden Soeharto disebutnya, sangat bermakna, karena ketahanan pangan menjadi landasan pembangunan. Negara menjadi kuat, karena rakyanya sejahtera. “Ketahanan pangan itu fundamental pembangunan bangsa. Dan kelangkaan pangan menjadi ancaman serius,” ujar Mantan Menteri Perumahaan Rakyat dan Pemukiman di zaman Orde Baru (Orba) tersebut.

Ditengah keterpurukan ekonomi seperti yang terjadi saat ini, Akbar mengatakan, yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana perekonomian Indonesia bisa tumbuh dengan baik. Nilai rupiah bisa makin menguat, dan lebih dari itu, bagaimana agar kemampuan daya beli masyarakat bisa meningkat. “Saya pikir itu yang menjadi prioritas kita pada hari-hari ini, dalam menjaga ketahanan pangan,” tandasnya.

Akbar berharap, pemerintah sebagai penentu kebijakan nasional, lebih menjamin kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pemerintah dengan segala kebijakannya, harus mendorong peningkatan ekspor, untuk menambah devisa negara. “Kalau kita lebih banyak impor, akibatnya akan bisa mempengaruhi inflasi yang semakin naik. Ini yang kita khawatirkan,” sosok yang pernah menjadi Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tersebut.

Para pengambil kebijakan dan pemerintah, terutama di bidang ekonomi, harus memprioritaskan pengamanan kondisi ekonomi. Tidak terbawa arus, menghadapi agenda-agenda politik.

Baca Juga
Lihat juga...