Albertina Ho : Siapa Saja Bisa Melakukan Korupsi

Editor: Mahadeva WS

222

MALANG – Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Albertina Ho mengatakan, tindak pidana korupsi, bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal tersebut tidak mengenal usia dan jabatan.

“Sebenarnya, jika berbicara mengenai korupsi, tidak mengenal lagi namanya usia tua maupun muda, punya jabatan tinggi atau rendah,” ujarnya saat menjadi pembicara, dalam diskusi terbuka bertajuk, Pencegahan Korupsi di Sektor Publik, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Kamis (6/9/2018).

Dari sisi undang-undang tindak pidana korupsi, Albertina menyebut, secara umum yang bisa dikategorikan pelanggaran pidananya adalah, melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, dan yang ke tiga adalah suap. “Suap ini yang sekarang sedang ngetren, dan mungkin sebagian besar adik-adik mahasiswa pernah menjadi pelaku suap. Tapi pelaku yang mungkin karena belum mengerti atau belum memahami bahwa yang dilakukannya itu salah,” ucapnya.

Menurutnya, suap secara tidak langsung tidak menimbulkan kerugian negara. Tetapi, undang-undang di Indonesua saat ini belum mengatur mengenai audit dalam perkara suap. “Kita baru mengenal audit dalam perkara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, namun dalam perkara suap belum ada auditnya,” terangnya.

Jadi, kenapa mahasiswa kemungkinan besar adalah juga pelaku suap, karena mahasiswa biasanya tidak mau berurusan dengan pengadilan. Kalau terkena tilang, melanggar peraturan lalulintas, karena mau kuliah sudah terlambat, daripada kena marah dosen, lebih baik kehilangan uang sakunya sedikit untuk diberikan kepada polisi supaya tidak di tilang. Orang bijak mengatakan, jika ingin memulai sesuatu, harus berawal dari hal-hal yang kecil. Untuk itu, sedari dini, mahasiswa harus menghindari pikiran yang koruptif, maupun perilaku koruptif.

Yang keempat adalah, gratifikasi atau hadiah. Sadar atau tidak, masyarakat sudah terbiasa mendidik anak-anak untuk memberikan hadiah, untuk melegalkan salah satu tindakan korupsi.  “Dan ini kalau sudah ditanamkan sejak kecil, bagaimana mungkin kita mengharapkan nanti setelah mereka masuk dunia pekerjaan akan mempunyai pola pikir yang tidak koruptif,” sebutnya.

Kemudian yang terakhir adalah pemerasan. Jika suap sama-sama senang, yang memberikan suap senang, dan yang menerima suap juga senang. Tapi kalau pemerasan, yang menerima senang, tapi yang memberi tidak senang karena terpaksa. Menurut Albertina, biasanya pada waktu menjadi mahasiswa, teriaknya luar biasa kencang tentang pemberantasan korupsi.

Namun, kalau sudah masuk di dunia birokrat, suaranya menjadi sepi. Dan hal tersebut, dalam hukum pidana biasa dikatakan, niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi tindak pidana. “Untuk itu saya menaruh harapan besar kepada mahasiswa, meskipun nanti telah terjun dalam dunia pekerjaan tetap memiliki pola pikir dan perilaku yang anti korupsi,” tandasnya.

Dekan FH UB, Dr. Rachmad Syafa’at.,M.Si mengatakan, diskusi anti korupsi sangat penting dilakukan, untuk meningkatkan integritas mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan hukum. “Sebagai calon aparat penegak hukum, kesadaran akan integritas dan kejujuran sangat diperlukan. Agar kelak ketika mereka menjadi aparat tidak terjerat pada praktek korupsi yang bisa merugikan rakyat,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...