Anggaran Tukin Kemenag Masih di Meja Menkeu

Editor: Mahadeva WS

213

JAKARTA – Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin), untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah kendali Kementerian Agama, masih terus diperjuangkan. Hal itu membuat 120 ribu guru Madrasah di seluruh Indonesia resah.

Kementerian Keuangan tidak kunjung menyetujui usulan pencairan dana sebesar Rp2,9 triliun yang diajukan Kemenag sejak Maret lalu. Dana itu untuk membayar 120.000 guru yang tidak menerima tunjangan kinerja sejak 2015.

Direktur Guru Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Suyitno mengatakan, usulan pembayaran yang diajukan Menteri Agama, sejak Mei lalu sudah berada di meja Menteri Keuangan. “Hal ini tentu saja membuat lebih dari 120.755 guru madrasah di seluruh Indonesia dilanda resah. Nasibnya berada di meja Menkeu,” ujar Suyitno di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Anggaran Rp2,9 triliun tersebut diajukan ke Kementerian Keuangan akan masuk ke anggaran 2019. “Tukin itu upaya mensejahterakan guru. Kalau kita nggak bayar, keliru. Karena ada regulasi,” kata Dia.

Menurutnya, PNS non sertifikasi tidak perlu khawatir, karena segala sesuatu yang belum diterima oleh oleh aparatur negara, pasti akan dibayarkan oleh pemerintah. “Karena pemerintah pasti akan membayar. Ini kan hutang,” tandasnya.

Suyitno menilai, perlu membuat beberapa aturan pendukung, mulai dari Perpres, PMA. Kemudian Petunjuk Teknis (juknis) skema penyaluran. “Setelah juknis itu kita melakukan pendataan yang baru dimulai 2017,” ujarnya.

Di 2017, Kemenag mendata tukin Guru PNS Madrasah non sertifikasi sejak dua bulan terkahir, kemudian data satu tahun penuh di 2015, dan data dari 2016 hingga 2018. Setelah pendataan selesai, terlebih dulu dilakukan verifikasi internal, oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kemudian baru disertifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). “Pendataan sudah selesai by name, by adress. Tahap ke dua pak Menteri (Agama) sudah bersurat ke Menkeu dan Bappenas dan kita sudah membahas Komisi VIII DPR RI,” jelasnya.

Tukin seharusnya diberikan kepada seluruh guru PNS di Kemenag yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi. Besaran yang diterima setiap guru berbeda-beda, minimal Rp1,2 juta, tergantung pangkat fungsional dan tingkatannya.

Kendati demikian, dana tunjangan tersebut belum dapat dicairkan sejak 2015. Suyitno menuturkan peraturan itu mengacu pada Perpes 154/2015 dan Peraturan Menteri Agama No.29/2016. “Karena belum adanya kepastian mengenai pencairan dana ini, Kemenag menjadi sasaran berbagai pertanyaan dari banyak pihak yang berkepentingan,” katanya.

Sebelumnya Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, tukin diberikan kepada seluruh guru PNS di Kemenag yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi. Besaran tukin untuk setiap orangnya berbeda-beda. “Bervariasi tergantung pangkat fungsional dan grading­nya,” pungkas Kamarudin.

Lihat juga...

Isi komentar yuk