Anies Diminta Tuntaskan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta

Editor: Satmoko Budi Santoso

178

JAKARTA – Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea, meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan Raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta tentang pencabutan izin terhadap 13 pulau buatan itu.

Dia menilai, keputusan itu tidak cukup untuk memastikan penghentian reklamasi. Dia meminta pulau buatan itu harus kelar dulu Raperdanya sebelum Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Jabodetabekpunjur selesai direvisi.

“Yang kami khawatirkan tiba-tiba Jabodetabekpunjur mengatur juga soal 12 mil yaitu wewenang pemerintah daerah atas pelaksanaan reklamasi pada perairan laut. Jadi, kalau lebih dulu di Pemprov, tidak masalah,” kata Tigor ketika dihubungi wartawan, Kamis (27/9/2018).

Menurutnya, tidak cukup hanya menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, pengembang bisa kembali mengajukan izin pembangunan proyek reklamasi tersebut.

“Langkah yang dilakukan Anies untuk menghentikan reklamasi, mencabut izin itu sudah tepat. Tapi, cabut izin itu tidak cukup untuk menghentikan reklamasi,” pungkasnya.

Selain itu, penghentian reklamasi bisa dilakukan dengan membentuk payung hukum berupa Raperda yang isinya tidak memuat reklamasi. Ketika nantinya berganti gubernur pun, tidak akan mudah untuk diubah. Apalagi, hanya permintaan dari kalangan pengembang.

“Perda kan hanya bisa ditinjau bertahun-tahun, 10 tahun kalau tidak salah, dan 30 tahun berikutnya baru bisa berubah kembali,” tuturnya.

Dia menganjurkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) yang melarang pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta.

Caranya, yakni dengan tidak memasukkan ketentuan reklamasi dalam Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Tigor menyebutkan, tidak ada masalah jika Pemprov DKI berencana menggabungkan dua raperda itu.

“Dua raperda itu kan sebagai dasar untuk membangun reklamasi ya, baik itu di darat maupun di laut. Di raperda itu harus dipastikan, ketika disahkan jadi perda, tidak memuat tentang reklamasi,” kata Tigor.

“Maka tidak ada peluang bagi pengusaha, bagi siapa pun, untuk mengajukan izin baru,” lanjutnya.

Menurut Tigor, raperda itu sebaiknya disahkan sebelum revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur terbit. Sebab, revisi perpres itu salah satunya mengatur soal reklamasi.

“Informasi yang kami terima, Kemenko Maritim mengajukan Perpres Jabodetabekpunjur itu ada reklamasinya. Makanya ini, kalau bagusnya, dulu-duluannya ini, harus duluan Pemprov,” ucap Tigor.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan, segera merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPPK). Ditargetkan, revisi Pergub tersebut akan selesai sebelum akhir tahun 2018.

“Kalau revisi Pergub, mungkin nggak terlalu lama. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai,” Anies di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Pergub mengenai RZWPPPK saat ini memang sudah ada, dan dia akan merevisi pergub itu. Sementara, pihaknya juga menyiapkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur mengenai pengelolaan pesisir di Jakarta Utara.

“Revisinya mungkin akan ada waktu, jadi sekarang ini Pergub tentang RZWPPPK itu sudah ada. Nanti kita akan revisi dulu pergubnya sambil perdanya disiapkan,” jelasnya.

Sementara, Perda mengenai pengelolaan pesisir di wilayah DKI Jakarta, kata Anies, masih akan didiskusikan bersama dengan badan legislasi (baleg). Sehingga, pembuatan peraturan itu membutuhkan waktu yang lama.

“Jadi jadwalnya belum bisa ditentukan,” jelas Anies.

Dia menegaskan, saat ini, ada atau tidaknya pergub dan perda, Pemprov DKI Jakarta memang tidak akan membangun pulau reklamasi di wilayah pesisir DKI Jakarta. Serta, dia menambahkan, pihaknya tak berencana membangun reklamasi di DKI Jakarta.

Ketegasan itu juga dia buktikan dengan tak akan diberikannya izin kepada siapa pun untuk membangun pulau reklamasi. “Sebagai proses izin boleh, tapi kami kebijakan tidak boleh melakukan reklamasi. Jadi kalaupun mengajukan izin, kami tidak memberikan izin,” jelas Anies.

Sedangkan Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya menargetkan, Raperda rampung sekitar tiga bulan lagi. Marco berujar, Raperda ihwal Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) akan digabungkan menjadi satu.

Marco tidak menampik bahwa pembuatan Raperda membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Urusan daratan berkonsultasi dengan Kementerian ATR/BPN dan urusan laut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, Marco mengatakan, Raperda tidak harus dibuat setelah Perpres selesai, bisa berjalan berbarengan. Dia berujar, sistem negara mengakui keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Bahwa pemerintah pusat memperhatikan hal-hal yang akan berpengaruh terhadap lebih dari satu daerah, sementara yang di daerah sendiri mengatur yang di dalam daerahnya. Tapi di mana ada overlap atau interaksi, ya berkonsultasi,” imbuhnya.

Baca Juga
Lihat juga...