Aturan Keanggotaan Bacaleg di UU Pemilu Digugat

Editor: Mahadeva

209

JAKARTA – Pasal 240 ayat (1) huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum diuji materi ke Mahkamah Konsitusi. Pihak pemohon gugatan adalah, Dorel Amir, anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dorel Amir – Foto M Hajoran Pulungan

Dorel Amir telah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg (bacaleg) Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar. Sebagai anggota biasa di Partai Golkar, Dia tidak serta merta bisa menyusun persyaratan rekruitmen bacaleg di parpol. Terutama mengenai, persyaratan bacaleg yang harus sekurang-kurangnya, harus menjadi anggota partai dalam batasan waktu tertentu.

“Sepanjang sepengetahuan saya, di Partai Golkar tidak ada keanggotaan baru yang dibuka, pada saat menjelang pendaftaran caleg. Dan saya mengamati banyak bacaleg yang sesungguhnya bukan kader dari partai tersebut, yang didaftar sebagai bacaleg,” kata Dorel Amir di depan Majelis Hakim MK, Kamis (6/9/2018).

Dorel menduga, bacaleg tersebut direkrut karena memiliki modal lain, selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik. Karena itulah, Dirinya melakukan uji materiil Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yang menyebut, Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, menjadi anggota partai politik peserta Pemilu.

“Sebelum UU a qou diundangkan, dalam RUU tentang pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden serta penyelenggaraan pemilu, diatur rumusan norma yang mengatur persyaratan bakal calon legislatif pada Pemilu 2019 adalah, sekurang- kurangnya telah menjadi anggota partai minimal 1 (satu) tahun, agar bakal calon legislatif tersebut telah mendapatkan pendidikan politik dari partai politiknya dan telah mengetahui secara aktual tugas-tugas pokoknya,” jelasnya.

Apabila persyaratan untuk menjadi bakal calon legislatif, yaitu telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya satu tahun dikabulkan MK, Pemohon menganggap, hal tersebut masih cukup relevan diterapkan pula kepada partai politik baru. Karena sesungguhnya, pendirian partai politik tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa.

“Dengan adanya syarat bagi bakal calon legislatif telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya minimal satu tahun, maka posisi partai politik peserta pemilu memberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon wakil rakyat yang ada di daerah maupun pusat,” tandasnya.

Menurut Pemohon, syarat telah menjadi anggota partai politik peserta pemilu sekurang-kurangnya satu tahun bagi bakal calon legislatif, merupakan kebutuhan bagi masyarakat, untuk mendapatkan pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas, dalam upaya memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyinggung permohonan Pemohon, yang tidak jelas perumusan pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). Ia meminta Pemohon mengelaborasi argumen, agar terlihat kerugian konstitusional Pemohon.

“Saya belum melihat ada argumen dan alasan permohonan yang menyatakan perumusan itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1). Dimana pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) Belum tampak dalam uraian permohonan ini,” pungkas Palguna.

Baca Juga
Lihat juga...