BAKTI Targetkan, 2022 Indonesia Merdeka dari Blank Spot

Editor: Mahadeva WS

172

PADANG – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), menerima usulan Pemda Sumatera Barat, untuk membangun infrastruktur jaringan internet. BAKTI menargetkan, di 2022 Indonesia merdeka internet, dan tidak ada lagi daerah yang tidak ada jaringan atau blank spot.

Direktur Keuangan BAKTI, Ahmad Juhari mengatakan, pemenuhan jaringan internet tidak hanya mencakup daerah terpencil, terluar dan terdepan. Melain juga daerah atau desa yang masih belum memiliki jaringan internet. “Jika sesuai syarat, nanti akan kita tindaklanjuti, silahkan ajukan dari pemerintah daerah,” katanya, pada Kunjungan Kerja Panitia Kerja, Komisi I DPR RI di BLK Padang, Kamis (6/9/2018).

Di Sumatera Barat, daerah yang masih tergolong tertinggal adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan. Masih banyak desa di daerah tersebut yang belum memiliki jaringan internet. Untuk itu, BAKTI merencakan akan membangun 5.000 Base Transceiver Station (BTS) hingga 2019 di Sumatera Barat.

Menurutnya, Bakti fokus dan berkomitmen, untuk membangun akses internet ke seluruh wilayah Indonesia. Ditargetkan, pada 2020, Indonesia merdeka sinyal internet. Artinya, seluruh wilayah Indonesia sudah bisa mememperoleh akses internet yang memadai. Target utama BAKTI adalah, wilayah-wilayah yang secara komersial tidak menarik bagi operator. Umumnya karena lokasinya yang sulit dijangkau, dan karena jumlah penduduknya yang sedikit. Kehadiran pemerintah dituntut untuk melayani wilayah prioritas tersebut.

Ahmad Juhari menyebut, beberapa program utama yang telah dan sedang dilakukan antara lain, penyediaan jaringan kabel fiber optik utama (backbone) Palapa Ring, BTS (Base Transceiver Station) Sinyal 3T, Aksi (akses internet), dan satelit multifungsi. “Jumlah pembangunan akses internet di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sudah mencapai 2.717 lokasi, hingga Juni 2018. Dari jumlah tersebut, penggunanya meliputi 56 persen instansi pendidikan, 17 persen instansi pemerintah, 13 persen instansi kesehatan, 6 persen layanan publik, 5 persen Balai Latihan Kerja (BLK), 2 persen karantina Pertanian, serta 1 persen Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” rincinya.

Khusus di tahun ini, BAKTI merencanakan membangun 1.224 akses internet, dengan mayoritas lokasi di wilayah Papua dan Kalimantan.

Ketua Rombongan kunjungan Komisi I DPR RI, Dave Fikarno mengatakan, kunjungan kerja dilakukan karena, Kementerian Kominfo merupakan mitra kerja dari Komisi I DPR RI. Dalam kunjungan ini, DPR melakukan fungsi pengawasan, untuk melihat penggunaan internet oleh BAKTI.

Saat ini, Kementerian Kominfo telah menyediakan layanan internet untuk sejumlah fasilitas di BLK Padang. Penyediaan intenet tersebut, sudah menunjukan manfaatnya bagi BLK Padang, terutama untuk instruktur dan peserta pelatihan. “Kami ingin memastikan manfaatnya penyediaan internet ini tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala BLK Padang, Syamsi Hari menyebut, keberadaan jaringan internet dari BKTI sangat membantu. 290 peserta pelatihan tiap tiga bulan mendapatkan kemudahan untuk mengakses internet. “Kita lihat saja, bagi instruktur jelas sangat bermanfaat,” pungkasnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk