Bangun Rusunawa, Pemprov DKI Dapat Sorotan Tajam

Editor: Satmoko Budi Santoso

1.982
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). Foto Lina Fitria

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI, Mohamad Taufik, mempertanyakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membeli lahan di Rorotan, Jakarta Utara, untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Bu, saya mau tanya, kenapa kok (rusun) di Jakarta Utara kayaknya di Rorotan melulu? Ibu enggak ada tuh di tengah-tengah Jakarta Utara, misalkan di Pademangan, Tanjung Priok, Warakas,” ujar Taufik dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

“Yang mau tinggal di Rorotan siapa sekarang?” tanyanya.

Padahal, Taufik menyebut, masih banyak wilayah lain yang bisa dimanfaatkan.
Seperti lahan di Pademangan yang bisa dibeli untuk membangun rusun. Dia mengaku kurang setuju jika Pemprov DKI kembali membeli lahan pembangunan rusun di Rorotan.

Menurut Taufik, kondisi perekonomian warga yang pindah ke rusun di Rorotan justru menurun.

“Saya sarankan jangan Rorotan semua. Cengkareng, Kapuk, Kamal Muara, ini semua rumah susun banyak di Rorotan itu. Orang jadi miskin kalau dipindahin ke sana tuh. Enggak bisa, Bu, ke tengah gitu?” lanjutnya.

“Saya sarankan pembangunan rusun jangan Rorotan semua. Ini semua rumah susun banyak di Rorotan itu. Orang jadi miskin kalau dipindahin ke sana tuh,” kata Taufik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat mengajukan penambahan anggaran Rp260 miliar dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, menyatakan, anggaran itu akan digunakan untuk pembelian lahan di beberapa wilayah sebagai stok untuk membangun rusunawa, salah satunya di Rorotan, Jakarta Utara.

Dia mengatakan pembelian lahan yang sudah direncanakan itu didasarkan pada penawaran warga.

Ketentuan pembelian lahan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Kami memproses pemeriksaan dokumen dan sebagainya, berdasarkan penawaran yang masuk sesuai Pergub 82,” tutur Meli.

Khusus untuk pembelian lahan di Rorotan, lanjut Meli, ada Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rusun Umum.

Pergub itu diterbitkan salah satunya karena lahan di Rorotan masih luas. Meli menyebut, banyak pemilik lahan di sana yang menawarkan lahannya kepada Pemprov DKI untuk membangun rusun.

“Kebetulan Rorotan itu memang ada pergubnya, Pergub land banking 106 Tahun 2017,” tuturnya.

Baca Juga
Lihat juga...