Bank Sampah Belum Bisa Terima Penukaran Tiket Bus Suroboyo

174
Ilustrasi bank sampah - Foto Dokumentasi CDN

SURABAYA — Bank Sampah Induk di Ngagel, Kota Surabaya, Jawa Timur, belum bisa menerima penukaran botol plastik dengan tiket bus Suroboyo karena pemerintah kota belum menerbitkan aturannya.

Humas Bank Sampah Induk Ngagel, Nurul Hasanah di Surabaya, mengatakan bank sampah belum berani menerima penukaran botol plastik dengan tiket bus Suroboyo karena belum mengetahui bagaimana nantinya mekanisme pertanggungjawaban dari penjualan botol plastik hasil penukaran itu.

“Hasil itu disetorkan kemana kalau tidak ada Perwali (Peraturan Wali Kota). Itu lumayan buat kami,” katanya di Surabaya, Minggu (16/9/2018).

Nurul menjelaskan kerja sama penukaran botol plastik dengan tiket bus Suroboyo antara Pemerintah Kota Surabaya dan Bank Induk Sampah di bawah Yayasan Bina Bakti Lingkungan dilakukan sejak bus itu dikenalkan ke masyarakat.

Namun, dia menjelaskan, setelah tiga pekan kerja sama itu dihentikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan alasan menunggu penerbitan Peraturan Wali Kota Surabaya mengenai mekanisme operasi bus tersebut.

“Sekarang ini kami masih menyimpan sekitar 500 kilogram botol penukaran tiket. Semuanya tercatat dengan baik. Kami tidak berani menjualnya. Kalau Pemkot mau mengambil silakan,” kata Nurul.

Penghentian sementara penukaran botol plastik dengan tiket bus Suroboyo di bank sampah membuat warga yang hendak mencoba layanan itu kecewa, termasuk di antaranya Taruli, warga Pucang.

Taruli kecewa setelah niatnya untuk menukarkan botol plastik dengan tiket bus Suroboyo ditolak pengelola Bank Sampah Induk Ngagel.

“Ini baru pertama kali mencoba. Saya tahunya bisa menukarkan di sini dari media sosial. Tapi kenapa di medsos tidak dijelaskan kalau sekarang tidak bisa,” katanya.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakariya sebelumnya menyarankan pemerintah kota segera mengajukan rancangan aturan terkait operasi Suroboyo Bus.

“Suroboyo merupakan aset Pemkot, maka harus ada payung hukum yang menaungi opersionalnya,” ujarnya.

Dia juga menyarankan pemerintah kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola bus Suroboyo.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan operasi Suroboyo Bus, yang layanannya bisa diakses dengan menukarkan sampah plastik, diharapkan mampu mengurangi jumlah kendaraan di jalanan sekaligus menurunkan volume sampah Surabaya.

“Bagi penumpang yang akan naik harus membawa lima botol ukuran tanggung, tiga botol besar, 10 gelas air mineral, kantong plastik (kresek) dan kemasan plastik,” katanya. (Ant)

Lihat juga...

Isi komentar yuk