Bantuan Benih Langsung Kurangi Pelibatan Penangkar Benih Lokal

Editor: Mahadeva WS

187

YOGYAKARTA – Penerapan bantuan benih langsung dari pemerintah pusat, yang mulai berjalan sejak 2018 ini, mengurangi pelibatan produsen atau penangkar benih lokal di daerah. Hal itu dikarenakan, seluruh pengadaan proses penyaluran benih, langsung dilakukan oleh pusat tanpa melalui daerah. 

Sebagaimana diketahui, mulai di 2018, pemerintah menghapus penyaluran bantuan benih melalui subsidi benih ke petani. Programnya diganti dengan pemberian bantuan benih langsung. Penyaluran bantuan benih langsung ini dilakukan pemerintah pusat melalui sistem e-katalaog, kepada BUMN produsen benih.

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten, hanya diberi tugas mengusulkan kelompok yang memenuhi syarat mendapat bantuan. Usulan selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat melalui dinas pertanian provinsi. Hal itu berbeda dengan mekanisme penyaluran subsidi benih yang berlangsung sebelumnya, dimana pengadaanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Wazan Mudzakir Kasi Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kulonprogo – Foto : Jatmika H Kusmargana

“Bagi pemerintah daerah, sebenarnya sistim ini lebih enak, lebih mudah, serta lebih cepat jika dibandingkan dengan model subsidi benih. Karena kita tinggal mendata saja, nanti seluruh penyaluran dilakukan oleh pusat. Bantuan benih akan langsung dikirim dari BUMN produsen benih ke kelompok,” kata Wazan Mudzakir, Kasi Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kulonprogo, Senin (17/9/2018).

Menurut Wazan, untuk meningkatkan pelibatan produsen atau penangkar benih lokal dalam mekanisme penyaluran bantuan benih baru tersebut, bisa dilakukan dengan mendorong keaktifan para penangkar benih lokal, agar mau bekerjasama dengan produsen benih besar BUMN, untuk menyerap produksi benih lokal. “Penangkar benih lokal juga bisa mengunggah produk mereka di sistim e katalog,” tambahnya.

Wilayah kabupaten Kulonprogo di 2018 ini, mendapat alokasi bantuan benih langsung untuk areal seluas 4.000 hektar. Bantuan benih diberikan dalam dua tahap, yakni 1.000 hektar pada April lalu lewat APBN murni, dan 3.000 hektar pada Agustus melalui APBN Perubahan. “Kelompok tani penerima bantuan benih langsung ini harus memenuhi syarat untuk mendukung peningkatan produksi pangan 2018. Masa tanam maksimal harus bisa dipanen di 2018. Sehingga mayoritas kelompok yang mendapat bantuan benih langsung ini petani yang berada di wilayah irigasi aktif, seperti Galur, Lendah, Nanggulan dan Kalibawang,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...