Belum Bayar BPJS, Anies Jamin Layanan tak Terganggu

Editor: Satmoko Budi Santoso

181

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pihaknya menjamin pelayanan kesehatan di delapan RSUD DKI tidak akan terganggu karena belum membayar tagihan biaya kesehatan.

“Mudah-mudahan nggak,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Lalu Anies mengatakan, pihaknya mengharapkan permasalahan finansial BPJS Kesehatan dapat segera diselesaikan. Sehingga dia mengklaim pembayaran RSUD DKI juga dapat diselesaikan.

“Saya berharap sekali solusi likuiditas yang dialami BPJS ini bisa segera diselesaikan. Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat menunggu pembayaran dari BPJS ke RSUD DKI, Anies mengungkapkan, pihaknya sudah mempunyai langkah untuk mengatasi kekurangan dana pelayanan kesehatan di delapan RSUD DKI.

Menurut Anies, pihaknya telah berupaya melakukan bridging terminologi finansial
untuk meminimalisir dampak tersebut. Namun upaya tersebut banyak mengalami kendala pada penerapannya.

“Jakarta sudah ada langkahnya dengan bridging terminologi finansial untuk mengisi kekosongan, tapi di banyak tempat kesulitan,” pungkasnya.

Mendengar rencana pemerintah yang menjadikan cukai rokok daerah untuk menitip defisit keuangan BPJS Kesehatan dia pun menyambut baik.

“Kami semua merasakan kerepotan karena BPJS tidak membayar, tidak melunasi tepat waktu. Jadi kami apresiasi apa pun yang dikerjakan pemerintah pusat untuk membantu likuiditas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan, solusi kemarin dari pemerintah untuk pendekatan cukai tepat. Mudah-mudahan punya dampak kepada warga Jakarta,” pungkasnya.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang berdampak pada operasional RSUD di DKI Jakarta. Rencananya, Pemprov DKI akan meminjam uang dari Bank DKI untuk menopang operasional dan obat.

Namun demikian, hal tersebut memerlukan surat dari gubernur. Berdasarkan informasi kedelapan RSUD yang menjadi korban keterlambatan bayar BPJS Kesehatan tersebut adalah RSUD Tarakan, Koja, Cengkareng, Budi Asih, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Duren Sawit, dan RSUD Tugu Koja.

Lalu kedelapan RSUD kini menanggung piutang pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga Rp130 miliar. Utang BPJS di setiap rumah sakit itu lebih dari belasan miliar sehingga mengancam terjadinya krisis obat dan bahkan operasional rumah sakit.

Pemerintah bersama DPRD DKI Jakarta telah sepakat memberi dana talangan kepada delapan RSUD melalui Bank DKI. Pinjaman akan segera dikucurkan menunggu persetujuan atau izin dari Gubernur Anies Baswedan.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, menanggapi kesepakatan tersebut.

“Besaran pinjaman tergantung kebutuhan masing-masing RSUD,” kata Saefullah.

Baca Juga
Lihat juga...