BPK Prihatin Banyak Pejabat Jatim Tersangkut Korupsi

Editor: Satmoko Budi Santoso

157

SURABAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Hal itu disampaikan Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat Novian Herodwijanto digantikan pejabat baru Harry Purwaka yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau. Sedangkan Novian Herodwijanto mengemban tugas sebagai auditor utama keuangan negara II.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatakan, proses mutasi dan rotasi yang dilakukan BPK merupakan sebuah proses yang alamiah bagi setiap organisasi. Mutasi dilakukan tidak hanya melalui pertimbangan kebutuhan organisasi, melainkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong bagi para pejabat terkait untuk meningkatkan kinerja di tempat yang baru.

“Jadi, proses ini sudah biasa untuk meningkatkan kinerja para pejabat terkait,” ujar Isma Yatun, Rabu (12/9/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam penyajian laporan keuangan pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jatim, ada peningkatan signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Di tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan TA 2015 kepada 29 Pemda atau 74 persen dan Opini WDP kepada 10 Pemda.

“Di tahun 2017 atas laporan keuangan 2016 diberikan WTP Kepada 31 Pemda dan WDP kepada 8 Pemda atau 79 persen. Sedangkan di tahun terakhir BPK telah memberikan Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017 kepada 37 Pemda atau 95 persen dari sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan opini tersebut bukan hadiah dari BPK, melainkan bentuk prestasi kerja pemerintah daerah atas komitmen pimpinan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Tujuannya untuk memperbaiki tata pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang tertib, transparan dan akuntabel.

“BPK harus terus berupaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan nasional. Terlebih dalam rencana strategis BPK 2016-2020 ke depan, bisa mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas,” tandasnya.

Dalam acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Soekarwo serta pejabat Provinsi Jatim, dan hadir pula Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur.

Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun juga berpesan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo agar meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menjalin kerjasama melalui diskusi dengan BPK Provinsi Jatim.

Hal itu menyusul banyaknya Pejabat Daerah, terutama Provinsi Jatim yang terlibat kasus dugaan Korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan KPK.

Menurut Isma Yatun, selain peningkatan atas penyajian laporan keuangan dari tahun ke tahun, pihaknya juga mengaku prihatin atas kondisi yang ada pada pejabat daerah di Provinsi Jawa Timur.

“Kami sangat prihatin banyak pejabat kepala daerah yang sedang ditangani KPK. Kami harap, para pemangku kepentingan di Provinsi Jatim bisa meningkatkan lagi kualitas pelaporan keuangan serta menjalin kerjasama melalui diskusi yang membangun dengan BPK yang ada,” kata Isma Yatun.

BPK juga diharapkan dapat membantu memberikan hasil laporan pemerintah provinsi Jatim dalam melaksanakan amanat yang diembannya. Selain itu, BPK juga mengajak kepala daerah maupun DPRD untuk bersama-sama berdiskusi mengenai program atau kebijakan yang perlu dicermati.

“Dapat diidentifikasi kelemahan yang ada dan bisa diambil langkah kebijakan yang sesuai. Pemeriksaan BPK bukan lagi sebagai momok, melainkan kebutuhan. Laporan itu bisa menjadi sebuah buku yang akan menyertai pemerintah daerah sebagai acuan dan referensi pengambilan kebijakan,” pesannya.

Sementara, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, memang dibutuhkan peran serta BPK untuk menunjang kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena hal itu tidak terlepas dari akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

“Memang harus sejalan. Agar proses keuangannya sesuai dengan prosedur dan standar yang ada,” terangnya.

Disamping itu, menurutnya, sebagian tenaga ASN di lingkungan Provinsi Jawa Timur merupakan sarjana politik dan hukum. Pemerintah terus gencar melakukan Diklat akuntansi pelaporan keuangan.

“Kami minta bantuan BKP agar tetap menjalin komunikasi sehingga secara tidak langsung SDM yang ada bisa memenuhi standar dalam pelaporan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah,” tandasnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk