Bupati Sikka Terpilih Janji Prioritaskan Pendidikan

Editor: Satmoko Budi Santoso

263

MAUMERE – Bupati Sikka terpilih Robertus Diogo Idong atau kerap disapa Robi Idong dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi bupati Sikka periode 2018-2023 menjanjikan kepada segenap mahasiswa di kabupaten Sikka untuk mendapatkan pinjaman dana pendidikan.

“Guna mencapai misi pertama meningkatkan Sumber Daya Manusia, Pemkab Sikka di bawah kepemimpinan paket Roma bertekad menyiapkan Dana Pinjaman Pendidikan sekurang-kurangnya Rp20 Miliar per tahun,” sebut Robi Idong, saat rapat paripurna DPRD Sikka, Senin (24/9/2018).

Dalam pidatonya, Robi menjelaskan, dana ini akan dipinjamkan sebesar 50 juta rupiah tanpa bunga kepada siapa saja mahasiswa asal kabupaten Sikka yang membutuhkan terutama dari keluarga miskin termasuk dari ASN golongan kecil.

Bupati Sikka periode 2018-2023 Robertus Diogo Idong (kiri) dan wakil bupati Sikka Romanus Woga. Foto : Ebed de Rosary

“Dana Rp.50 juta ini dikembalikan tanpa bunga setelah yang bersangkutan tamat dan mendapat pekerjaan. Inilah langkah kita untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan memutus mata rantai kemiskinan terstruktur turun-temurun,” tegasnya.

Stef Sumandi, anggota DPRD Sikka fraksi PDIP menjelaskan, kalau sesuai dengan undang-undang dan turunan lainnya, maka prinsipnya demi kepentingan masyarakat hal ini perlu didukung dan tidak boleh ditolak.

“Saya secara pribadi berpikir perlu karena rencana pinjaman ini akan dikembalikan sesudah yang bersangkutan menyelesaikan studi. Maka, dia harus bekerja. Untuk itu dananya perlu ditambah hingga R.75 juta atau Rp100 juta,” sebutnya.

Tambahan dana ini penting, kata Stef, sapaannya, sebab peminjam tersebut harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3. Karena saat ini banyak lulusan Strata Satu (S1) yang menganggur usai lulus. Bagaimana mungkin dia mengembalikan uang pinjaman kalau tidak bekerja?

“Perlu juga didorong pemerintah daerah menciptakan inovasi usaha ekonomi produktif agar setelah lulus pemerintah sudah menyiapkan lapangan kerja untuk mereka dan bekerja, sehingga biaya pinjaman pendidikan bisa dipungut dari mereka,” tuturnya.

Dengan demikian, tegas Stef, ada sinkronisasi biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat serta daerah sekaligus berakibat kepada pengembalian pinjaman keuangan daerah.

Angggota DPRD Sikka lainnya, Faustinus Vasco, menambahkan, gagasan bupati ini akan mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan dana pendiikan tetapi turunannya diatur di dalam peraturan menteri sehingga perlu dilihat di peraturan ini.

“Visi misi bupati terpilih juga akan diatur lebih detail di dalam peraturan daerah tentang RPJMD bupati dan wakil bupati tahun 2018-2023. Harus dibahas lagi untuk menyelaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini masih gagasan sesuai dengan visi misi dan program kerja,” ungkapnya.

Bantuan yang diberikan kepada semua mahasiswa, tambah Vasco, belum diketahui instrumen apa yang dipakai pemerintah dalam memberikan bantuan hibah dan rujukannya apa. Serta apakah sudah termuat dalam peraturan menteri. Harus ada asistensi untuk melihat kesesuaian dengan regulasi yang ada.

Baca Juga
Lihat juga...