Cabut Izin Reklamasi, Anies Siap Hadapi Gugatan

Editor: Mahadeva WS

246
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, siap menghadapi gugatan dari pengembang pulau reklamasi. Hal itu disebutnya, sebagai konsekuensi kebijakan untuk pemenuhan janji kampanye.

Berdasarkan kajian Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura), penghentian proyek reklamasi 13 pulau dilakukan, karena tidak ada pelaksanaan kewajiban. “Setiap warga negara mempunyai hak. Kami siap hadapi gugatan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Para pemegang izin prinsip, tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, seperti, desain, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Termasuk proses verifikasi izin prinsip, dibiarkan vakum oleh para pemegang izin.

Proses penghentian mulai dilakukan, setelah Pemprov DKI Jakarta mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip, dan pembatalan surat perjanjian kerjasama dengan pihak pengembang. “Pemprov DKI Jakarta memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang,” tandasnya.

Anies menyebut, Pemprov DKI Jakarta, akan segera melayangkan surat pencabutan persetujuan prinsip, dan pembatalan surat perjanjian kerjasama. Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra, melalui jasa penilai independen.

Payung hukum pencabutan izin 13 pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta diantaranya, Keputusan Gubernur No.1409/2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H dan I). Keputusan Gubernur No.1410/2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Pulau K).

Kemudian, Surat Gubernur No. 1037/-1.794.2, tertanggal 6 September 2018, tentang Pencabutan Surat Gubernur tertanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tertanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q).

Surat Gubernur No. 1038/-1.794.2, tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tertanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O). Kemudian Surat Gubernur No. 1039/-1.794.2, tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tertanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B).

Surat Gubernur No. 1040/-1.794.2, tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tertanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M). Surat Gubernur No. 1041/-1.794.2, tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tertanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J dan L).

Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016. Adapun 13 pulau yang izinnya dicabut. Yakni, Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah), Pulau I, J, dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol), Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta), Pulau H (PT. Taman Harapan Indah) dan Pulau I (PT. Jaladri Kartika Pakci).

Sedangkan empat pulau yang sudah jadi yakni, D, C, G dan N bakal digunakan untuk kepentingan publik. Namun menunggu Perda RTRKS Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Baca Juga
Lihat juga...