Diduga Terima Suap, Hakim PN Manado Jalani Sidang

Editor: Satmoko Budi Santoso

237

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor JWL yang diduga menerima suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2014.

Sidang hari ini merupakan sidang lanjutan karena sebelumnya ditunda, Hakim JWL beralasan  berada di luar daerah.

Majelis Hakim sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua KY Maradaman Harahap, anggota Sukma Violetta, Farid Wajdi, dan Joko Sasmito dari KY, Salman Lutha, Hamdi dan Eddy Army dari MA di ruang sidang Mahkamah Agung.

Saat persidangan, Hakim JWL membantah semua tuduhan terhadap dirinya, dan semua prosedur proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai aturan dan SOP yang berlaku. Bahkan ia mengatakan, proses administrasi di PN Manado yang tidak prosedural.

Juru Bicara dan Komisioner KY, Farid Wajdi, mengatakan, JWL diduga pernah menerima suap sebesar Rp 15 juta rupiah untuk meringankan hukuman terdakwa kasus korupsi saat menjabat sebagai hakim di PN Manado.

Juru Bicara KY Farid Wajdi – Foto M Hajoran Pulungan

“Berkaitan dengan adanya permintaan hukum untuk memberikan keringanan hukuman, terhadap terdakwa kasus Tindak Pdana Korupsi,” kata Farid Wajdi di Gedung MA, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Suap yang diduga diterima JWL itu tidak hanya dalam satu kasus. Farid menyebut, JWL kerap melakukan perbuatan dengan menerima suap saat menangani beberapa kasus lainnya. “Tapi intinya, ini kasus berulang, sebelum dan sesudah adanya penerimaan suap Rp15 juta,” sebutnya.

Sidang MKH diselenggarakan jika ada hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang berkategori berat. Sanksi berat itu berupa pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Penjatuhan sanksi berat kepada hakim itu bisa berasal dari usulan KY maupun MA atas laporan masyarakat. Sedangkan susunan majelis MKH terdiri dari 7 orang yakni 4 orang berasal dari unsur KY dan 3 orang dari unsur MA.

Dalam sidang MKH itu, hakim yang diduga melakukan pelanggaran bisa membela diri sebelum majelis memutuskan sanksi.

Baca Juga
Lihat juga...