Disdik Hitung Biaya Operasional SMA di Bekasi

Editor: Satmoko Budi Santoso

181
Ali Fauzi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi - Foto Muhammad Amin

BEKASI – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, menghitung besaran biaya operasional untuk SMA Negeri di Kota Patriot. Termasuk jumlah siswa dan guru akan diajukan kepada Provinsi Jawa Barat, terkait rencana mewujudkan belajar 12 tahun.

“Disdik dan tim sudah sedang menghitung berapa jumlah siswa dan guru untuk mengetahui besaran biaya operasional yang ada di sekolah. Hasilnya akan diajukan ke Provinsi Jawa Barat. Ini untuk menghitung jumlah biaya operasional yang dibutuhkan,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, Selasa (25/9/2018).

Dikatakan, sebelumnya ketika pengelolaan SMA Negeri di bawah kendali Pemerintah Kota Bekasi di tahun 2013 sampai 2016, program belajar sudah mencapai 11,5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Tetapi adanya aturan pengelolaan SMA menjadi kewenangan provinsi di tahun 2017, para siswa kembali harus dibebani biaya pendidikan dengan besaran variatif.

“Biaya yang dibebankan kepada sekolah nilainya bervariasi, mulai dari Rp200 ribu sampai Rp400 ribu. Dan ini cukup membebani orang tua siswa. Dikhawatirkan banyak siswa yang drop out. Karena dikenakan beban dari sebelumnya gratis,” papar Ali Fauzi.

Menurutnya, penetapan biaya sekolah yang dibebankan pihak sekolah pada orang tua murid karena pihak provinsi tidak bisa menutup biaya operasional SMA di Kota Bekasi. Karena sekolah butuh biaya operasional guna membayar guru honor sekolah, yang tidak di-cover oleh APBD Provinsi.

Dia berharap, ke depan masyarakat tidak lagi dibebani masalah biaya sekolah. Saat ini, imbuhnya, Disdik tengah menghitung besaran biaya operasional yang dibutuhkan dari total jumlah siswa dan guru tingkat SMA.

Dia menilai, pembebasan biaya bagi seluruh siswa SMA Negeri di Kota Bekasi merupakan hal yang patut diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk kompensasi atas besarnya dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dihasilkan oleh Kota Bekasi.

“Ini juga menyikapi permintaan Walikota Bekasi, untuk meminta penambahan dana perimbangan dari dana PKB dan BBBKB ditambah untuk pembiayaan operasional sekolah. Kita tidak bicara soal pengambilalihan wewenang,” tegas Ali.

Sebelumnya, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi sudah mendesak Disdik Kota Bekasi, untuk segera menyelesaikan rincian laporan seluruh besaran biaya operasional sekolah SMA Negeri, agar selanjutnya bisa diterima oleh Gubernur Jawa Barat.

 

Baca Juga
Lihat juga...