DLH Pastikan RTH Balikpapan Capai 35 Persen

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

224

BALIKPAPAN — Dinas Lingkungan Hidup mengklaim luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Balikpapan telah mencapai 35 persen. Angka tersebut telah melampaui batas minimal kebijakan penataan ruang wilayah di wilayah kota yang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 30 persen.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Suryanto menyebutkan, saat ini terdata RTH telah mencapai 35 persen dari 50.330 hektare wilayah darat kota.

“RTH itu bisa terdiri dari hutan lindung, hutan kota dan mangrove. Kita sudah 35 persen dari batas minimal yang ada,” ucapnya Rabu, (26/9/2018).

Kendati ruang terbuka hijau yang dimiliki telah melebihi batas minimal, namun keberpihakan untuk merawat RTH masih kecil.

“Itu bisa dilihat dari anggaran yang dikucurkan Rp1,2 miliar untuk biaya perawatan RTH melalui APBD. Selebihnya menggunakan dana CSR atau kalau hutannya di area perusahaa,n mereka yang ambil alih perawatan,” tandas Suryanto.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Suryanto. Foto: Ferry Cahyanti

Suryanto mengatakan ruang terbuka hijau tersebar di enam kecamatan. Seperti 20 hutan kota, taman-taman yang dikelola pemerintah maupun swasta dan hutan lindung.

Sementara itu, pesatnya pembangunan kota Balikpapan dan pembangunan permukiman di sejumlah titik mengkhawatirkan penggiat lingkungan.

Pemerhati sekaligus penggiat lingkungan, Agus Bei pesimis dengan Balikpapan akan mampu mempertahankan konservasi mangrove.

Pegiat lingkungan yang pernah mendapat Kalpataru untuk kategori Perintis Lingkungan pada 2017 lalu ini pun menerangkan, keberadaan hutan mangrove yang lestari tidak hanya untuk kelangsungan ekologi, namun juga dapat menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata.

“Saya melihat dengan pembangunan kota Balikpapan kian pesat dan banyak pengembang membangun komplek perumahan dan apartemen, saya jadi pesimistis konservasi mangrove dapat bertahan,” pungkasnya.

Ditambahkannya, apabila pemilik lahan ingin membangun permukiman, pihaknya tak dapat mencegah, karena lahan yang ditanami mangrove itu merupakan lahan warga.

Baca Juga
Lihat juga...