DPRD: Kalsel Tidak Perlu Datangkan Beras Impor

201
Beras, ilustrasi -Dok: CDN

BANJARMASIN — Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo berpendapat, provinsi yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa itu, tidak perlu mendatangkan beras impor.

“Biar orang gonjang-ganjing membicarakan perlu atau tidaknya beras impor. Namun bagi provinsi kita belum perlu beras impor,” ujarnya sebelum meninjau rencana tempat peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, Rabu.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu mengatakan hasil panen dan produksi padi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota masih surplus.

“Apalagi ‘urang’ Banjar Kalsel pada umumnya mengonsumsi nasi dari beras dengan kualitas premium atau minimal medium,” lanjut Imam yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel tersebut.

Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut tidak menyebut tingkat surplus beras di provinsi tersebut, dengan alasan lupa.

“Tetapi yang jelas dari hasil panen dan produksi padi kita tiap tahun juga bisa memasok/memasarkan ke daerah lain, seperti provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng),” ujarnya.

“Entah, kalau Bulog Kalsel memerlukan beras impor sebagai tambahan cadangan persediaan jika sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu, mendesak membutuhkannya,” demikian Imam Suprastowo.

Sementara Kalsel termasuk penyangga ketahanan pangan nasional, yang terus berusaha melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, baik melalui program pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu contohnya provinsi tersebut mencetak sawah baru sebanyak ribuan hektare di Jejangkit, Kecamatan Madastana Batola, sekitar 40 kilometer barat Banjarmasin, dalam rangkaian peringatan HPS Oktober 2018. [Ant]

Baca Juga
Lihat juga...