DPRD Minta Polres Sikka Kembalikan Dana Sisa Pengamanan Pilkada

Editor: Satmoko Budi Santoso

195
Siflan Angi Ketua Fraksi Nasdem DPRD II Kabupaten Sikka. Foto : Ebed de Rosary

MAUMERE – Polres Sikka diminta beberapa fraksi di DPRD tingkat II Kabupaten Sikka untuk mengembalikan dana sisa pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak terpakai ke kas daerah agar bisa dipergunakan untuk keperluan masyarakat lainnya.

“Dana untuk pengamanan Pilkada yang terserap hanya sekitar 20 persen dari nilai total Rp 5,8 miliar. Kemana dana yang lainnya,” tanya Siflan Angi, ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Sikka, Minggu (2/9/2018).

Dikatakan Siflan, seperti dalam pemandangan umum fraksi saat rapat paripurna yang dihadiri pemerintah dan pimpinan Forkopimda, dana yang dipergunakan untuk 310 personil yang bertugas sebagai tenaga pengamanan di TPS dibayar Rp2,3 juta per personil atau sebanyak Rp713 juta.

“Sementara anggota yang bertugas di Pam Mako menerima Rp1,4 juta per personil atau totalnya sebanyak Rp 140 juta. Dengan demikian jika ditotal maka jumlah dana yang dipergunakan sebanyak Rp853 juta,” sebutnya.

Mahasiswa dari organisasi PMKRI cabang Maumere St.Thomas Morus saat berdemo di Mapolres Sikka terkait dana Pengamanan Pilkada Sikka. Foto : Ebed de Rosary

Dikatakan Siflan, fraksinya mempertanyakan sisa anggaran sebesar 80 persen yang belum terpakai tersebut apakah seperti rumor berkembang di kota Maumere selama ini yang mengatakan beberapa persen dana sudah diterima oleh pihak BPKP?

“Kembalikan saja sisa uang itu ke kas daerah, sebab usai Pikada masih ada acara pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Tentu butuh dana dan masyarakat juga butuh bantuan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota fraksi PDIP Stef Sumandi mengharapkan, agar PMKRI cabang Maumere St.Thomas Morus melengkapi data-data soal dugaan adanya sisa dana pengamanan Pilkada yang diberikan kepada Polres Sikka saat kegiatan Pilkada Sikka 2018.

“DPRD Sikka akan mendalami laporan yang disampaikan oleh PMKRI Maumere. Kami meminta agar mereka melengkapi dengan bukti-bukti dugaan penyelewenangan yang dilaporkan ke dewan,” sebutnya.

Terkait desakan dari PMKRI Maumere untuk membentuk Pansus, Stef tegaskan, desakan tersebut sulit terealisasi. Mekanisme pertanggungjawaban dana Pengamanan Pilkada Sikka 2018 harus menunggu LKPJ APBD 2018 yang dibahas di tahun 2019.

“LPKJ hanya bisa dilakukan kalau APBD sudah diaudit oleh BPK Perwakilan NTT. Kalau ada kejanggalan penggunaan uang, kita tanya kepada pemerintah, yang bisa hadirkan penerima dana hibah,” tuturnya.

Sementara itu, kapolres Sikka, AKBP Rickson PM Situmorang, SIK saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa dana pengamanan Pilkada Sikka yang diberikan kepada Polres Sikka sebesar Rp5,8 miliar sudah terpakai sekitar 95 persen. Pihaknya siap mempertanggung-jawabkan.

“Tentu kami siap memberikan penjelasan saat dipanggil dewan. Penggunaaan dana tersebut telah dilakukan sesuai dengan item kegiatan yang diajukan kepada pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga
Lihat juga...