E-Court Wujudkan Peradilan Sederhana dan Berbiaya Ringan

Editor: Mahadeva WS

163
Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Kebijakan Mahkamah Agung (MA), mengenai administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, atau aplikasi pengadilan elektronik (e-court), memberikan kemudahan dari segi pelayanan, dan biaya kepada masyarakat saat berperkara di pengadilan. 

Dengan aplikasi tersebut, dapat terwujud asas penyelenggaraan peradilan, yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Di antara, kemudahan yang diberikan e-court adalah, kemudahan dalam pendaftaran perkara.

“Aplikasi e-court ini dapat mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan, yakni sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Mereka yang berdomisili di Jakarta, untuk berperkara di Jayapura, tidak perlu datang untuk mendaftar perkara, tetapi cukup diajukan dari Jakarta secara elektronik,” kata Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, Senin (10/9/2018).

Kondisi tersebut, akan berbeda jauh dengan kondisi pengadilan di masa lalu. Masyarakat, harus datang dari jauh, tanpa mengetahui bagaimana tata cara yang harus di tempuh. Setelah itu, mereka harus bertemu dengan orang-orang yang menawarkan jasa, baik dari dalam pengadilan atau luar pengadilan. “Kita contohkan, dengan sidang tilang yang dahulu banyak diwarnai dengan calo-calo perkara tilang. Sampai-sampai, karena mereka tidak tahu saya Ketua Pengadilan, saat turun dari mobil ditawari jasa bantuan,” ujarnya.

Selain itu, setelah dilakukan pendaftaran secara elektronik, pemanggilan untuk menghadiri persidangan juga dilakukan secara elektronik, baik kepada Penggugat yang mengajukan gugatan dan kepada Tergugat, yang menyetujui dilakukan pemanggilan secara elektronik juga.

“Bahkan, pemanggilan kepada mereka yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, cukup dilaksanakan secara elektronik, dan pengadilan yang membawahi tempat tinggal pihak tersebut cukup diberikan tembusan. Ini akan lebih cepat dan lebih murah bila dibandingkan dengan cara konvensional, lebih lambat tetapi lebih berbiaya,” ungkapnya.

Disisi yang lain, aplikasi pengadilan elektronik merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Hal ini dibuktikan dengan penilaian Bank Dunia mengenai kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia yang di antara indikatornya adalah ketersediaan mekanisme yang cepat dan tepat, dalam menyelesaikan kontrak bisnis (enforcing contracts), dan ketersediaan mekanisme penyelesaian kepailitan (resolving insolvency).

“Adanya e-court ini, tentunya mengarah kepada kemudahan berusaha. Selain diindikasikan dengan kemudahan, kecepatan, dan ringannya biaya, sisi kemudahan berusaha juga terlihat dalam jangka waktu pemberian salinan putusan kepada pihak berperkara,” sebutnya.

Dalam Pasal 17 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No.3/2018 disebutkan, khusus dalam perkara kepailitan/PKPU, salinan putusan/penetapan pengadilan dikirimkan kepada para pihak paling lambat tujuh hari sejak putusan/penetapan dibacakan. “Dengan gambaran tata kerja pengadilan elektronik sebagaimana digambarkan tersebut, aparatur pengadilan juga harus bersiap dengan perubahan yang sedang digulirkan oleh Mahkamah Agung. Kesiapan tersebut ditunjukkan dengan dengan cara yang sudah diatur,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...