Gianyar Deklarasikan Pemilu Damai

Editor: Mahadeva WS

166

GIANYAR – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, pemerintah daerah di Gianyar bersinergi dengan unsur TNI, Polri, parpol, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, bersepakat mendeklarasikan Kesepakatan Damai Pemilu 2019. Kegiatan diprakarsai Polres Gianyar, di balai Budaya Gianyar, Rabu (26/9/2018).

Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, saat ini ada 13 Partai Politik (Parpol), yang akan bertarung pada pemilu 2019 di Gianyar. Diharapkan, pada saat di lapangan, semua peserta bisa mentaati aturan main, sesuai peraturan KPU maupun Panwaslu.

Berdasarkan analisa Panwaslu, Bali rangking kedua teraman dalam pelaksanaan pilkada serentak, setelah Kalimantan Utara. Sebelumnya, Bali masuk kategori daerah dengan situasi rawan. “Namun berkat kerja sama seluruh stakeholder baik KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, seluruh calon partai pengusung dan seluruh masyarakat, proses pemilihan berjalan dengan baik,” tandas Priyanto.

Pengalaman disebut Kapolres, sebagai guru yang paling baik. Oleh karenanya, kepada para caleg, terpilih atau tidak terpilih itulah hasil yang disebutnya harus diterima. “Yang belum terpilih, coba lagi di tahapan berikutnya, yang terpilih melaksanakan amanat rakyat. Kami dari Unsur TNI, Polri hanyalah mengamankan saja, kami tegaskan disini TNI, Polri bersikap netral, netral adalah harga mati,” tegasnya.

Saat ini, yang menjadi atensi adalah, kondisi di media sosial. Potensinya bisa menjadi gangguan nyata. Tindak pidana baik antar individu, antar parpol, antar kelompok massa yang disebabkan oleh sosial media harus bisa ditekan. “Thing for share, berpikir sebelum mengirim sesuatu. Liat dulu apa konten yang akan kita upload, gunakan sosial media yang bijak. Bagi para caleg silahkan mengirim kegiatan yang positif di masyarakat, tapi yang black campaign atau kampanye hitam jangan dilakukan. Negative campaign masih bias ditolerir, namun  black campaign sama sekali tidak ditolererir,” tutur Priyanto.

Contoh negative campaign adalah, apa yang dilakukan caleg yang sifatnya positif, kemudian dikritisi oleh caleg lainnya. Sepanjang yang dilakukan itu benar, mengkritisi masih positif dan tidak dilarang. Black campaign tidak dilindungi, apalagi dengan menggunakan berita bohong, ancamannya bisa 10 tahun penjara.

“Hati-hati menggunakan sosmed karena dengan sosmed bisa mengerahkan massa yang berdampak pada terjadinya keributan yang belum tentu kebenarannya. Jadi keamanan adalah tanggung jawab bersama, pemerintah TNI, Polri, masyarakat yang mempunyai hak pilih, penyelenggara pemilu semua mempunyai tanggung jawab yang besar, untuk menyelenggarakan pemilu yang aman, sejuk dan damai,” tegas Kapolres.

Kasdim 1616/Gianyar, Mayor Inf Gede Marta Santosa mengatakan, deklarasi damai merupakan bagian upaya menciptakan pemilu yang aman, damai dan sejuk. Perbedaan dijadikan bahan pemersatu. TNI siap membantu tugas kepolisian guna mensukseskan pesta demokrasi di 2019.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal hajatan demokrasi pemilu 2019. “Kita buktikan bahwa Kabupaten Gianyar ini bisa menjadi Kabupaten percontohan untuk pemilu aman damai,” pungkas Bupati yang baru beberapa hari dilantik tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...