GISA Diharap Tingkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan KTP

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

194
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit. Foto : M. Noli Hendra

PADANG — Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Selain itu, gerakan ini juga dinilai menciptakan pemerintah yang efektif dan efesien serta negara memiliki daya saing.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebutkan, GISA ini dapat dipahami sebagai gerakan yang dilakukan secara simultan dan melibatkan tiga unsur.

“Satu, penduduk yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan,” terangnya di Padang, Jumat (28/9/2018).

Lalu, pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanahi UU No. 24/2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketiga, jajaran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di tingkat provinsi, kabupaten kota.

“Untuk itu saya meminta seluruh kepala OPD dan Unit Kerja lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk komitmen melaksanakan amanah UU Administrasi Kependudukan ini. Tidak hanya pada aspek administrasi saja, tapi juga nanti secara teknis hal-hal yang tercantum dalam kerja sama yang bisa diimplementasikan,” katanya, Jumat (28/9/2018).

Selain adanya penandatanganan kerja sama, OPD nantinya akan memperoleh hak akses ke server Dinas Dukcapil untuk memperoleh data pribadi ataupun data agregat kependudukan.

Dengan demikian OPD dapat memberikan bantuan program kegiatan akan tepat sasaran. Begitu juga untuk mengambil kebijakan di bidang pajak dan retribusi, data kependudukan dapat digunakan untuk melakukan pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor dan sebagainya.

“Kami akan terus monitor dan evaluasi OPD mana saja yang sudah melakukan implementasi pemanfaatan data kependudukan dan ini akan menjadi penilaian dan laporan terkait pengembangan pelaksanaan e-government kedepan,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE memamparkan, dari 5,5 juta jiwa lebih penduduk Sumatera Barat, 3,8 juta jiwa lebih usia wajib KTP. Sedangkan yang sudah terekam 3,5 juta jiwa lebih, dan sisanya 337.183 orang.

“Kedepan hal ini akan menjadi target tuntas sampai dengan Desember 2018,” terangnya.

Lalu e-KTP, yang belum pernah cetak 476.292 dan ditargetkan selesai pada April 2019. Untuk penduduk usia 0-18 tahun 1,8 juta jiwa lebih yang sudah punya akte kelahiran 1,5 juta jiwa lebih, dan yang belum 256.544 orang, dengan target Desember 2018 harus selesai.

Baca Juga
Lihat juga...