Gubernur Jelaskan Kondisi Pangan di Sumbar

Editor: Koko Triarko

1.553
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra 
PADANG – Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan, secara umum proyeksi ketersediaan pangan di provinsi tersebut pada 2018 mengalami surplus, dengan produksi beras 894.550 ton,  daging 11.685 ton,  telur 6.249 ton,  susu 729 ton dan ikan 175.685 ton.
Saat memberikan sambutan pada kegiatan Agrifood System International Cpnference (ASIC) 2018 di Padang, Nasrul menjelaskan, ketersediaan pangan di Sumatra Barat terbilang memadai, baik dari segi kuantitas, kualitas, keamanan dan harga yang terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau pangan yang tersedia memadai dan begitu juga dari segi kuantitas dan kualitas mendukung, maka hal ini akan menjadi prasyarat untuk terwujudnya ketahanan pangan nasional,” katanya, Rabu (5/9/2018).
Ia menyebutkan, dalam UU No.18/2012 tentang ketahanan pangan, merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara, sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat,  aktif dan berkelanjutan.
Nasrul menyebutkan, dalam mewujudkan ketahanan pangan, terdapat tiga sub sistem yang terintegrasi, yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.
Menurutnya, keamanan pangan merupakan syarat penting yang melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi  oleh masyarakat. Pangan yang bermutu dapat dihasilkan dari budi daya pertanian yang ramah lingkungan, juga dapur rumah tangga maupun industri pangan.
Keamanan pangan bukan hanya isu dunia, tetapi juga menyangkut kepedulian individu. Dalam menyediakan pangan, perlu dilakukan dengan meningkatkan dan mempermudah akses pangan bagi masyarakat.
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Serta meningkatkan kesejahteraan bagi petani nelayan dan pelaku usaha pangan di Sumbar.
“Dalam menjaga keamanan pangan, baik perdagangan internasional, telah diterapkan persyaratan keamanan pangan segar yang dirumuskan melalui kesepakatan sanitary and phytosanitary (SPS) agreement dan technical to trade (TBT). Bagaimana pangan harus aman sejak dari ladang, sampai ke atas meja, ujarnya.
Ia mengatakan, dalam pengendali cemaran pangan antara lain dengan menekan seminimal mungkin residu kimia yang terdapat pada bahan pangan akibat dari pemakaian pupuk,  obat pengendali hama dan penyakit,  bahan pemicu pertumbuhan dan pengunaan obat hewan yang tidak tepat guna.
“Untuk kondisi keamanan pangan Sumatra Barat, dari hasil pemeriksaan labor masih di ambang batas. Namun, masih perlu menimalisir residu tersebut,” ucapnya.
Sebagai gambaran dari hasil pemeriksaan terhadap 48 sampel cabai merah,  bawang merah, tomat, seledri, yang diuji dilaboratorium pestisida, terdeksi 38 sampel (72.92 persen) mengandung residu yang masih di bawah ambang batas.
Baca Juga
Lihat juga...