Guru Honorer Usulkan Pembatalan Kuota CPNS Tenaga Pendidik

Editor: Mahadeva WS

178

PADANG – Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, mendapat tentangan dari guru honorer di Sumatera Barat. Senin (24/9/2018), ribuan guru honorer dari berbagai daerah, datang berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Para guru datang dengan membawa sejumlah pernyataan dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tuntutan yang disampaikan diklaim, menjadi realita yang dirasakan para guru. Masa pengabdian yang telah mencapai puluhan tahun, tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, untuk mendapatkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rahmadanis, guru dari Kabupaten Tanah Datar mengatakan, saat ini cukup banyak guru honorer yang telah mengabdi selama 35 tahun. Waktu yang cukup lama telah dilalui para guru honorer. Kini para murid yang pernah belajar, menjadi orang sukses. Sudah selayaknya, pemerintah mengangkat guru honorer yang memiliki masa kerja di atas 25 tahun.

“Guru honorer itu gajinya sekali dalam tiga bulan, itupun hanya Rp100 ribu per bulannya. Dengan kondisi ekonomi terkini, yang Rp100 ribu per bulan itu, tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari. Tapi, semangat para guru tetap ada, dengan harapan dapat diangkat menjadi PNS. Nyatanya, pemerintah tidak mempedulikan nasib para guru honorer yang mengabdi puluhan tahun itu,” katanya, Senin (24/9/2018).

Kuota penerimaan CPNS untuk tenaga guru di Sumatera Barat perlu dibatalkan. Karena, ada ribuan tenaga guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, yang diklaim berhak untuk diangkat menjadi PNS. Langkah yang diusulkan pengunjuk rasa itu kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, menerima guru honorer menjadi PNS, ketimbang merekrut tenaga guru baru.

“Bagi kami guru-guru yang baru mengabdi jadi guru honorer jika tidak bisa diangkat jadi PNS, tidak apa-apa. Tapi yang sudah mengabdi puluhan tahun ini, pemerintah harus memperhatikan mereka. Usia mereka seakan habis untuk menjadi guru honorer. Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk hal ini,” tegasnya.

Kepala BKD Sumatera Barat Yulitar/Foto:  M. Noli Hendra

Kepala BKD Sumatera Barat, Yulitar mengatakan, adanya permintaan pengangkatan guru honorer jadi PNS pada penerimaan CPNS 2018 ini, belum bisa direspon oleh BKD. Ada aturan moratarium, bahwa semua ini kebijakannya ada di kementerian, dan pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengangkatan.

Ungkapan dari BKD itu mendapat sorakan dari para unjuk rasa yang rela berpanasan di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat. Massa menyebut ungkapan dari BKD tersebut merupakan bahasa yang sudah sering dilontarkan setiap para guru menyampaikan aspirasi. Massa mengingatkan pernyataan kepastian dari pemerintah, tentang nasib para ribuan guru honorer di Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, usulan ataupun permintaan dari guru honorer itu akan dibahas terlebih dahulu. Untuk guru honorer yang mengajar di SD dan SMP, kewenangan mereka berada di kabupaten dan kota. Sementara untuk SMA dan SMK kewenangan ada di provinsi. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan rapat terkait tuntutan para guru tersebut bersama gubernur, bupati dan wali kota.

“Saya merasakan betul bekerja sebagai seorang honorer, tapi soal kebijakan semuanya ada di kementerian. Maka dari itu, untuk tingkat provinsi akan coba kita bahas, dan hasilnya akan disampaikan ke pihak kementerian,” ujarnya.

Nasrul menyebut, untuk permintaan pembatalan CPNS kuota tenaga guru, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak bisa melakukannya. Jumlah itu merupakan ketentuan dari kementerian langsung, dan bukan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk penerimaan tenaga pendidik pada CPNS 2018, sebanyak 513 tenaga pendidik atau guru, 296 tenaga kesehatan dan 55 tenaga teknis. Jumlah tersebut di bawah kuota yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke kementerian sebanyak 1.613. Nasrul hanya bisa berjanji, akan menyampaikan surat aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Setelah mendapat jawaban dari Wagub Nasrul Abit, para guru honorer membubarkan diri dengan tertib. Suasana unjuk rasa ini sempat haru, karena lagu Indonesia Raya dan Himne Guru membuat suasana hati para guru yang berunjuk rasa, menjadi sedih dan meneteskan air mata.

Baca Juga
Lihat juga...