Hari Tani, Mahasiswa di Malang Kritisi Impor Beras

Editor: Mahadeva WS

135

MALANG – Peringati Hari Tani, puluhan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di kota Malang, menggelar aksi turun ke jalan, mempertanyakan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.

Presidium Nasional IV, Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI), Azzam Izzudin mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia, khususnya petani, tengah di bingungkan pada permasalahan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.

Kebingungan dialami karena, ketika pihak Kementerian Pertanian menyatakan stok beras tercukupi bahkan surplus, pihak Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor beras hingga 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. “Yang Lebih menyakitkan lagi, kebijakan impor beras tersebut dilakukan pada saat petani tengah panen raya di beberapa daerah,” ujar Azzam saat melakukan orasi di gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9/2018).

Pemerintah disebutnya, seakan tidak menghargai jerih payah petani yang telah berbulan-bulan merawat padi dengan harapan ketika panen, bisa menikmati keuntunggan yang maksimal. Tetapi harapan tersebut harus pupus karena adanya impor beras dari luar negeri. “Lalu kemana janji Swasembada dan kedaulatan pangan yang di dengungkan pemerintah selama ini,” tandasnya.

Koordinator aksi, Fajar Noor Alamsyah Nugraha menyebutkan, impor beras yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian perdagangan, akan merugikan petani. “Karena ketika impor pangan masuk, tentunya harga pangan di petani menjadi turun. Apalagi impor beras tersebut dilakukan pada saat petani panen raya,” tandasnya.

Di hari tani kali ini, mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengutamakan penyerapan pangan nasional, dan menindak tegas kebijakan impor pada saat panen raya. “Kami juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kementerian perdagaangan atas kebijakan impor yang dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, selain masalah impor beras, para mahasiswa juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang di himpun serikat tani Indonesia di 2015, konversi lahan pertanian di Indonesia mencapai kisaran 100 ribu hektare per tahun.

Sedangkan, berdasarkan keterangan direktorat jenderal pengendalian dan pemanfaatan ruang dan tanah, rata-rata, alih fungsi lahan sawah di Indonesia mencapai 150-200 ribu hektare per tahun. “Untuk itu kami menuntut pemerintah agar mempertegas Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang No.41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...