Hari Tani, Mahasiswa Solo Tuntut Reformasi Agraria Sejati

Editor: Satmoko Budi Santoso

322

SOLO – Hari Tani Nasional (HTN) 2018 banyak diperingati di berbagai daerah di Indonesia. Di Solo, Jawa Tengah, peringatan HTN dilakukan dengan turun jalan menggelar aksi keprihatinan tidak berpihaknya pemerintah terhadap kaum petani.

Puluhan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi maupun organisasi kemahasiswaan turun jalan di Bundaran Gladak Slamet Riyadi Solo. Aksi yang diawali dengan jalan kaki dari Taman Sriwedari sampai Bundaran Gladak, menuntut pemerintah menjalankan Reformasi Agraria sejati untuk rakyat.

Aksi dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas untuk Kedaulatan Tanah (SUKET) menyatakan, saat ini tidak ada jaminan keselamatan rakyat Indonesia, khususnya kaum tani tanpa Reformasi Agraria Sejati.

Perwakilan aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas untuk Kedaulatan Tanah (SUKET). Foto Harun Alrosid

“Dari tahun ke tahun, sejak era reformasi kita terus menyuarakan tentang reformasi agraria sejati. Tapi sampai saat ini, kaum tani masih terus dihisap oleh setan tanah, baik dalam wujud sebagai negara, korporasi, tuan tanah, maupun agen setan tanah. Namun bukan berarti kita lantas berputus asa, tidak kawan-kawan, tidak. Kita harus melawan, melawan dan terus melawan setan tanah, memperkuat dan memasifkan perlawanan kita,” ucap Naufal, salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Mahasiswa juga tetap kritis terhadap program reformasi agraria pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita yang menjanjikan 9 juta hektare tanah untuk redistribusi seperti yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019, namun yang terealisir sangat kecil.

“Serikat Pertanian Indonesia (SPI) menyebutkan, redistribusi tanah hanya mencakup 400 ribu hektar. Tentu jumlah ini sangat kecil, sementara ketimpangan penguasaan lahan begitu tajam,” tambah mahasiswa.

Melalui momentum HTN, mahasiswa mengingatkan kembali tugas pemerintah dalam membangun masyarakat adil dan makmur, khususnya kesejahteraan kaum petani yang selama ini tidak mendapatkan perhatian serius. Mahasiswa juga mendesak pemerintah turut hadir membawa solusi dalam reformasi agraria.

“Kami juga menuntut pemerintah menjalankan UUPA 1960 secara utuh. Penegakan HAM terhadap korban terdampak konflik agraria dan mengecam tindakan represif oknum penegak hukum terhadap aktivis lingkungan hidup, petani dan mahasiswa,” tandasnya.

Baca Juga
Lihat juga...