Imunisasi MR di Kepri Baru Capai 44 Persen

Editor: Satmoko Budi Santoso

281
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana - Foto Yogi Eka Sahputra

BATAM – Pencapaian Imunisasi MR (Campak dan Rubella) di Provinsi Kepulauan Riau masih 44 persen, kondisi tersebut menempatkan pada posisi tujuh terendah nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana. Ia mengatakan, persoalan tersebut karena masyarakat telanjur menolak terkait status kehalalan vaksin yang heboh beberapa waktu lalu.

“Kita akan terus melakukan upaya untuk menggugah hati masyarakat yang menolak,” katanya, Jumat (28/9/2018).

Tjetjep mengatakan, saat ini Provinsi Kepri berada pada urutan 7 terendah penyebaran imunisasi MR. “Capaian Kepri sampai 27 September 2018 sebesar 43.97 persen masih jauh dari target 95 persen,” katanya.

Tjetjep melanjutkan, menurutnya masyarakat harus pahami virus MR ini, dampaknya sungguh luar biasa.

“Jika seorang ibu hamil terkena rubella, maka anaknya akan cacat seumur hidup. Sehingga kondisi itu tidak produktif bagi anak dan menjadi beban keluarga maupun negara,” ujarnya.

Tjetjep mengatakan, sudah banyak penderita di Kepri, tercatat 400 orang lebih, dan kebanyakan mereka tidak mampu untuk mengobati anaknya. “Untuk penderita, Insha Allah pemerintah tidak lepas tangan,” katanya.

Ia mengatakan, untuk satu kasus pasien yang terkena rubella, bisa menghabiskan biaya Rp800 juta untuk pengobatan.

“Jadi kita mengimbau warga untuk segera vaksinasi anaknya, baik di puskesmas, posyandu dan rumah sakit,” katanya.

Senada, Sekretaris MUI Provinsi Kepri, Hedi mengatakan, MUI sudah sampaikan kepada tingkat kabupaten dan kota se-Kepri untuk melanjutkan imunisasi MR.

“Yang masih bermasalah di masyarakat kan karena menanyakan daruratnya di mana. Padahal, sudah jelas, campak dan rubella membahayakan ibu hamil, bagaimana generasi Indonesia ke depan,” katanya.

Bahkan MUI Kepri juga sudah sosialisasi melalui media cetak, online dan TV agar masyarakat diimunisasi MR.

Begitu juga dengan Ketua Fatwa MUI Kota Batam, Lukman mengatakan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan menjelaskan ukuran darurat tersebut.

“Sehingga masyarakat mau untuk imunisasi,” katanya.

Baca Juga
Lihat juga...