Industri Hasil Tembakau, Pilar Penting Ekonomi Nasional

Editor: Koko Triarko

887
BADUNG – Ketua Komunitas Kretek, Aditia Purnomo, menilai konferensi Asia Pasifik ke-12 tentang pengendalian tembakau (APACT 12th) yang digelar di Bali, pada 13-15 September 2018, membawa misi pengendalian tembakau untuk membunuh industri hasil tembakau (IHT) Indonesia.
Dengan landasan argumentasi, bahwa IHT dengan produk utamanya kretek, bertentangan dengan Nawa Cita dan SDG’s. Menurutnya, argumentasi tersebut dibangun tanpa dilandasi pengetahuan yang komprehensif, simplisit bahkan cenderung manipulatif terhadap posisi IHT.
“Kenyataannya, IHT bukan saja selaras dengan agenda prioritas Nawa Cita dan tujuan SDG’s, tetapi juga sportif dan strategis untuk mencapai keduanya,” ucap Aditia Purnomo, saat ditemui di Bali Jumat, (14/9/2018).
Menurut Aditia, IHT telah selaras dengan poin-poin agenda prioritas Nawacita pada poin keenam, ketiga, kelima, dan telah membuktikan diri dengan tujuan SDG’s pertama, kedua, ketiga, kelima, kedelapan dan keduabelas.
“IHT merupakan pilar penting untuk menyokong kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. Penghancuran IHT sama dengan penghancuran kemandirian dan kedaulatan bangsa. Intervensi asing dalam bentuk apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan kemandirian dan kedaulatan bangsa harus dilawan,” kata Aditia.
Senada dengan Aditia Purnomo, Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Azami Mohammad, juga menolak keras APACT 12th yang diinisiasi oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT).
Menurutnya, APACT 12th adalah agenda terselubung asing untuk menguasai industri yang hulu hingga hilirnya dikelola oleh masyarakat Indonesia secara mandiri.
Sektor hulu dari IHT, lanjut Azami, adalah perkebunan tembakau dan cengkih. Perkebunan tembakau tersebar di 15 provinsi, sementara perkebunan cengkih tumbuh di 30 provinsi. Mayoritas lahan tembakau dan cengkih milik rakyat, dan dibudidayakan sepenuhnya oleh rakyat, yang berarti menunjukkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi mereka.
“Sebanyak 93 persen produk IHT adalah kretek. Sisanya adalah cerutu, farmasi, produk makanan, kosmetik dan lainnya. Dari hulu hingga hilir, IHT menyerap 6,1 juta tenaga kerja. Artinya, IHT telah membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Tak hanya itu, IHT adalah sektor perekonomian yang paling tahan krisis,” jelas Azami.
Lebih membanggakan lagi, ungkap Azami, melalui penerimaan cukai, IHT memberikan sumbangan sebesar 8,92 persen terhadap APBN. Angka ini jauh lebih besar dibangingkan pendapatan pajak dari sektor minyak dan gas, yang hanya 3,03 persen.
“Dengan demikian, APACT maupun segala gerakan yang bertujuan membunuh IHT harus dilawan, karena hal itu adalah bentuk intervensi terhadap kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia,” tegas Azami.
Sebagai legitimasi penolakan terhadap APACT 12th, Komunitas Kretek bersama Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), meluncurkan policy papper sebagai bentuk perlawanan terhadap APACT 12th, dan segala gerakan yang berniat menghancurkan industri strategis yang menghidupi bangsa dan negara.
Policy paper tersebut berisi jawaban terhadap segala tuduhan yang dibawa dalam konferensi pengendalian tembakau se-Asia Pasific, dan berisi bukti-bukti keselarasan antara misi Nawacita serta SDG’s dengan sektor IHT.
Konferensi Asia Pasifik ke-12 tentang Pengendalian Tembakau (APACT 12th) digelar di Bali, pada 13-15 September mendatang. Konferensi bertajuk “Pengendalian Tembakau untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Guna Memastikan Generasi yang Sehat”, yang berfokus membahas isu-isu strategis gerakan pengendalian tembakau di Indonesia dianggap mengancam prioritas Nawacita dan SDGs (pembangunan berkelanjutan).
Lihat juga...

Isi komentar yuk