Izin Eksplorasi Tambang Emas Blok Silo Ditolak Warga

Editor: Mahadeva WS

448
Koordinator FNKSDA (Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam), Adil Satrya Putra. Foto: Kusbandono

JEMBER – Terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.1802 K/30/MEM/2018, tentang wilayah izin usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus periode 2018, lampiran ke IV wilayah eksplorasi blok Silo Kabupaten jember. Sangat disayangkan oleh masyarakat Kabupaten Jember, khususnya warga Kecamatan Silo, yang menolak adanya aktivitas tambang di wilayah mereka.

Alasan utama penolakan, warga mengacu pada kebijakan peruntukan kawasan wilayah, yang termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.  Jember merupakan kawasan pemberdayaan perkebunan, industri, perikanan laut, pertanian dan pariwisata, dan bukan kawasan pertambangan.

“Semakin krusial, karena titik Blok Silo, yang dilampirkan dalam peta kementerian ESDM, merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung. Apabila nanti pemerintah memaksa melakukan operasi pertambangan di titik tersebut, maka yang pertamakali terdampak ialah petani Silo. Daerah resapan air dan tadah air-nya akan dihancurkan oleh alat-alat berat perusahaan tambang,” tandas Koordinator Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam(FNKSDA), Adil Satrya Putra, Rabu (19/9/2018).

Sebelumnya, aktivitas penambahan tersebut telah mendapatkan penolakan yang amat keras, dari hampir seluruh masyarakat jember. Penolakan dilakukan saat proses studi kelayakan proyek (Feasibility study) yang dilakukan di awal 2016 lalu. Kini, pemerintah pusat melalui kementerian ESDM dibawah komando Ignasius Jonan, kembali melakukan manuver, mengeluarkan izin usaha tambang mineral emas yang terletak di Desa Pace Silo-Jember.

“Proses ini sebenarnya kembali mengulang tahapan izin usaha pertambangan atas dua titik, yang telah lama menjadi sasaran empuk baron-baron besar korporasi ekstraktif. Yakni potensi kandungan pasir besi yang ada di Paseban Kencong (telah diklaim izin usahanya oleh PT. Agtika Dwi Sejahtera hingga 2025), juga potensi kekayaan mineral emas (terakhir lelang dimenangkan oleh PT. Antam),” tambahnya.

Di surat keputusan menteri tersebut, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi, dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan, melalui prosedur lelang atau sesuai ketetapan perundang-undangan seluas 4.023 hektare. “Warga akan melakukan blokade jalan provinsi arah Banyuwangi dari Sempolan jika bupati tidak segera melayangkan surat keberatan kepada kementerian,” tegasnya.

Adil mengatakan, penolakan oleh masyarakat Silo, atas upaya eksploitasi kekayaan emas yang ada di desa mereka, telah dipupuk secara turun temurun. Kondisinya telah menjadi kesadaran kolektif yang mengakar dan mengurat nadi. Barisan petani, guru-guru sekolah, pengurus tingkat ranting Nahdlatul Ulama, ustad musala hingga buruh sadap karet, sudah berbaris merapatkan diri, untuk memukul mundur siapapun yang mencoba merusak lingkungan mereka.

“Mereka rata-rata sudah paham Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), mereka juga tahu bagaimana bahayanya jika tambang benar-benar beroperasi. Longsor dan hilangnya resapan sumber mata air mengancam mereka,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...